KSAD: Tak Ada Pelanggaran di Kebumen

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta menyatakan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan personelnya saat mengatasi aksi massa di depan Markas Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat di Kebumen, Jawa Tengah.

"Penyelidikan dan evaluasi sudah dilakukan dan tidak ditemukan adanya pelanggaran," katanya seusai memimpin serah terima jabatan Panglima Kodam Jaya di Jakarta, Rabu (20/4/2011).

George menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Darat sudah sesuai prosedur yang diawali dengan langkah persuasif dan tindakan peringatan, tetapi massa tetap saja merangsek atau maju. "Semua sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, hingga tembakan peringatan, tetapi mereka tetap memaksa," ujar KSAD. 

Bahkan, ia menilai aksi massa yang melakukan unjuk rasa dengan perusakan markas merupakan tindakan perusuh dan bukan warga masyarakat. "Itu bukan rakyat, melainkan perusuh, karena sudah membakar gudang senjata kami," katanya. 

Jadi, ia menambahkan, "Kalaupun ditembak, sudah sesuai aturan dan standar, karena beberapa kali sudah diberi peringatan."

KSAD menegaskan, TNI telah melakukan evaluasi dan memeriksa prajurit yang terlibat bentrokan. "Tidak ada yang melanggar," katanya.

Bentrok aparat TNI dengan warga dipicu penolakan warga Bulus Pesantren karena daerahnya dijadikan tempat latihan militer. Aksi unjuk rasa telah dipersiapkan sejak awal pekan silam, yakni pada 11 April. Sekitar 400 warga Desa Sestrojenar melakukan aksinya di depan markas dengan membawa senjata tajam, bambu runcing, dan membakar ban bekas.

Akibat aksi massa yang terus berlanjut, digelarlah pertemuan antara Panglima Kodam IV, Danrem 072/ Pamungkas, Dandim 0709/Kebumen, serta masing-masing mitranya dari kepolisian dan Bupati Kebumen pada hari yang sama. Hasilnya, uji coba senjata meriam 105 mm dibatalkan.

Namun, putusan ini tidak menghentikan aksi unjuk rasa hingga akhirnya terjadi bentrok pada Sabtu (16/4/2011). Pascaperistiwa tersebut, 21 anggota TNI yang terlibat bentrok diperiksa secara internal.