PKS Rahasiakan Putusan Kontrak Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merahasiakan dari publik soal hasil keputusan pembahasan Majelis Syuro terkait kontrak baru koalisi partai penyokong rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Partai itu hanya akan menyampaikan putusan tersebut langsung kepada Presiden SBY.

Hal tersebut diungkapkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di sela-sela rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/4/2011) malam.

"Nanti akan disampaikan langsung kepada Pak SBY dalam surat tertutup. Jadi, tidak akan dibuka kepada publik karena ini hubungan bilateral antara PKS dan SBY," ungkap Luthfi.

Menurut Luthfi, karena konteksnya tertutup, PKS akan menunggu respons SBY untuk mengatakan poin-poin yang disepakati. Ia juga belum dapat memastikan, apakah SBY nanti akan merespons secara tertutup lagi atau terbuka.

"Jadi, kalau sudah direspons dan kita sepakati mana yang kita buka dan mana yang kita tutup, baru kemudian kami akan memberikan keterangan pers mengenai tema-tema yang disepakati untuk dibuka," jelas Lutfhi.

Sebelumnya, Majelis Syuro PKS menggelar rapat yang membahas kepastian menyetujui atau menolak kontrak baru koalisi. Namun, karena keputusan harus diambil melalui kesepakatan 99 anggota Majelis Syuro, keputusan tersebut diperkirakan akan ditentukan Sabtu (16/4/2011) besok.

"Mereka punya hak untuk mengomentari. Setelah selesai baru akan dirumuskan draf keputusan yang diambil Majelis Syuro. Kemungkinan tidak selesai malam ini," kata Luthfi. Dari enam partai politik anggota koalisi, hanya PKS yang belum meneken kontrak tersebut hingga hari ini.