Ke 5 Negara, Komisi I Habiskan Rp 5,7 M

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, kunjungan Komisi I DPR RI ke lima negara menghabiskan biaya hingga Rp 5,7 miliar. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi, jumlah ini baru dirilis setelah kemarin Fitra mencatat anggaran kunjungan kerja hanya Rp 4,5 miliar. Ia mengatakan, ada tambahan lebih dari Rp 1 miliar terkait tambahan informasi mengenai tujuan kunjungan kerja. 

Kemarin, Fitra hanya merilis kunjungan kerja Komisi I DPR akan dilakukan ke Amerika Serikat, Turki, Perancis, dan Rusia. Namun, hari ini, menurut Ucok, ada tambahan rombongan anggota Dewan yang akan berangkat ke Spanyol. "Ini diolah dari DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) dan RK (rencana kerja) DPR tahun 2011," kata Ucok kepada Kompas.com, Jumat (15/4/2011). 

Setiap rombongan berisi 11 anggota Komisi dan akan tinggal selama seminggu di masing-masing negara tujuan. Fitra menyebut perjalanan ini lebih pada plesiran daripada kunjungan kerja. Pasalnya, biaya yang dihabiskan untuk masing-masing perjalanan rata-rata Rp 1 miliar. 

Fitra mencatat, perjalanan ke Perancis dan Spanyol yang keberangkatannya dijadwalkan kemarin menghabiskan biaya masing-masing Rp 944,59 juta dan Rp 1,201 miliar. Perjalanan ke Rusia dan Turki yang dijadwalkan berangkat pada 16 April menghabiskan biaya masing-masing Rp 1,286 miliar dan Rp 879,91 juta. 

Sementara itu, yang terbanyak, rombongan kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang dijadwalkan pada minggu pertama Mei menghabiskan biaya sekitar Rp 1,405 miliar. "Dalam waktu satu bulan saja, anggota DPR telah menghabiskan pajak publik sebesar Rp 5,7 miliar. Padahal, publik memberikan pajak kepada negara, harus mengumpulkan duit dulu selama satu tahun, baru bisa membayar pajak kepada negara. Namun, anggota Dewan dengan "seenaknya" menghambur-hambur pajak rakyat dalam hitungan bulan saja," kata Ucok. 

Padahal, katanya, anggaran tersebut bisa dihabiskan untuk menyelamatkan 124 anak putus sekolah untuk memperoleh beasiswa dengan pagu Rp 46 juta per anak. Tentu saja, menurut Ucok, perjalanan mewah ini dinilai menyakitkan hati masyarakat. Apalagi, dilakukan oleh orang-orang yang disebut wakil rakyat. 

"Seharusnya anggota DPR bukan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam bulan April ini sebagai masa reses anggota Dewan. Pada saat reses, anggota DPR seharusnya mengunjungi konstituens mereka di daerah pemilihan masing-masing daripada hanya jalan-jalan ke luar negeri. Hal ini menandakan bahwa anggota Dewan sudah lepas diri dari tanggung jawab kepada konstituen, dan konstituen hanya dibutuhkan pada saat pemilu," tuturnya.