Makna Suatu Perubahan

A Tomy Trinugroho

Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (Setgab) mengalami perubahan struktur. Tidak ada lagi jabatan ketua harian yang selama ini dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Gantinya, dibentuk jabatan wakil ketua dan posisi baru ini diisi oleh Aburizal Bakrie. 

Jabatan Sekretaris Setgab masih ada dan tetap dipegang oleh Syarifuddin Hasan dari Partai Demokrat. Adapun Yudhoyono, tentu saja, masih menjadi Ketua Setgab.

Setgab, yang beranggotakan enam partai anggota koalisi, terbentuk pada 2010. Pembentukannya terkait erat dengan hiruk-pikuk Panitia Khusus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century. Dengan antara lain dimotori Partai Golkar, Pansus berupaya membongkar dugaan penyalahgunaan dana talangan atau bail out Bank Century. Kala itu, posisi politik Partai Golkar berseberangan dengan Partai Demokrat.

Apa sebenarnya maksud dari perubahan struktur Setgab tersebut? Terkait posisi wakil ketua Setgab yang diisi oleh Aburizal, Syarifuddin Hasan yang salah satu Ketua Partai Demokrat itu menyatakan, format koalisi yang baru dimaksudkan agar terjalin komunikasi yang lebih efektif antara wakil ketua dan ketua Setgab (Kompas, 13/4).

Komunikasi lebih efektif yang diharapkan terjadi tersebut adalah komunikasi antara Aburizal dan Yudhoyono. Secara tata organisasi, ketua dan wakil ketua memang sangat lekat. Kedua posisi ini pada prinsipnya sama-sama berada dalam satu lembaga puncak atau lembaga pimpinan tertinggi.

Perubahan struktur semacam itu sangat mungkin membuat kecewa sejumlah pihak yang tergabung dalam koalisi. Para politisi yang selama ini gerah dengan sikap politik Partai Golkar di parlemen tentu merasa tidak puas. Bagaimana mungkin Partai Golkar yang mendukung pembentukan hak angket pajak sehingga berseberangan dengan sebagian besar anggota Setgab lainnya, malah mendapat keistimewaan dalam struktur baru Setgab.

Benarkah penempatan Aburizal sebagai Wakil Ketua Setgab semata-semata didasarkan atas pertimbangan bahwa Partai Golkar merupakan partai pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen setelah Partai Demokrat? Dengan kata lain, benarkah keistimewaan, atau apa pun namanya, hanya terkait dengan posisi Partai Golkar di posisi kedua setelah Partai Demokrat?

Pendek

Tampil sebagai Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung pada tahun 2004, Yudhoyono kini tinggal memiliki waktu 3,5 tahun di puncak kekuasaan.

Dengan periode yang pendek itu, masih ada banyak agenda persoalan yang belum diselesaikan. Situasi ini memang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia sejak lama menyimpan terlalu banyak problem akut, seperti merajalelanya korupsi dan birokrasi yang buruk. Namun, bagaimanapun, seorang Yudhoyono tentu tetap tidak ingin kepemimpinannya selama dua periode akan berakhir tanpa warisan apa pun.

Di tengah kondisi yang harus berpacu dengan waktu, tidak ada pilihan bagi SBY selain membuat pemerintahannya menjadi lebih efektif. Situasi semakin sulit karena tekanan politik yang sangat besar juga harus dihadapi Yudhoyono.

Tentu saja, tekanan ini sebagian berasal kelompok-kelompok yang selama ini memang menyatakan berseberangan dengan Presiden. Namun, sebagian tekanan rasanya bukan tidak mungkin juga berasal para politisi yang selama ini dilihat oleh publik berada di dalam barisan pendukung Yudhoyono. Pria kelahiran Pacitan ini harus menghadapi ”musuh dalam selimut”.

Rasanya tidak ada salahnya jika situasi tersebut lantas digunakan untuk memahami perubahan struktur Setgab.

Yudhoyono ingin berada lebih dekat, ingin berkomunikasi lebih intensif dari hati ke hati dengan pihak yang dinilainya bisa memelihara rasa aman di dalam dirinya. Dengan perubahan struktur Setgab yang terbaru, pihak tersebut tidak lain adalah Ical, pangilan Aburizal.

Langkah ini dipilih bukan hanya karena Ical adalah Ketua Umum Partai Golkar, melainkan juga karena Ical jauh lebih bisa dipercaya. Para politisi Partai Golkar di parlemen mungkin saja ”nakal” dengan memainkan kesepakatan koalisi. Namun, Ical dalam berbagai kesempatan selalu dengan tegas menyatakan mendukung pemerintahan Yudhoyono hingga 2014. Ical pada tahun lalu juga dengan tegas langsung menegur para politisi Partai Golkar yang bermain-main dengan gagasan hengkang dari Setgab.

Riwayat konsistensi Ical inilah yang tampaknya membuat Yudhoyono terkesan. Ketika evaluasi koalisi dilakukan pascapemungutan suara hak angket pajak, Yudhoyono juga dikabarkan berkomunikasi sangat intensif dengan Ical, jauh berbeda dengan komunikasi terhadap ketua umum partai koalisi lainnya.

Sebagian besar rakyat Indonesia rasanya memang tidak peduli dengan utak-atik struktur Setgab. Rakyat hanya menunggu warisan apa yang bisa diberikan Yudhoyono setelah utak-atik itu dilakukan.