Marzuki Alie Mengaku Prihatin...

Jakarta, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie mengaku prihatin atas berbagai opini yang berkembang terhadap pembangunan Gedung DPR, dari persoalan yang substantif berubah menjadi persoalan politik. Sebagai Kompasianer, Marzuki Alie menuangkan keprihatinannya.

Pembangunan Gedung DPR tidak bisa dibaca dan dilihat sebagai persoalan yang sederhana sebagimana diopinikan untuk kenyamanan kerja atau kemewahan anggota DPR, tetapi harus dilihat sebagai konsep besar perubahan lembaga DPR, dari paradigma lama ke paradigma baru, sesuai dengan perubahan konstitusi yang sudah diamandemen sebanyak empat kali dari tahun 1999-2002.

Sejak pertama kali dilantik menjadi Ketua DPR pada Oktober 2009, saya membaca hasil jajak pendapat Kompas bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga ini hanya 24 persen, artinya lembaga ini sangat tidak kredibel di mata rakyat yang diwakilinya. Sebagai lembaga representasi rakyat, dengan tingkat kepercayaan yang demikian rendahnya, tentu ada sesuatu yang salah dengan lembaga ini.

Dengan pengetahuan yang terbatas dan sedikit pengalaman, saya mencoba mencari tahu bagaimana sebenarnya posisi DPR pada saat itu, baik dari sisi internal maupun dari lingkungan eksternalnya. Saya mengajak diskusi beberapa tenaga ahli DPR yang sudah belasan tahun mengabdikan dirinya di lembaga yang bergengsi ini. Namun, sulit mendapatkan jawaban yang konkret sehingga sulit diformulasikan agar mudah dicarikan solusi yang tepat.

Sejalan dengan usaha DPR periode sebelumnya untuk meningkatkan kinerja DPR, maka selaku Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bersama anggota BURT lainnya, yang terdiri dari perwakilan 9 fraksi, sepakat dibentuk Panja Renstra DPR yang dipimpin oleh Pius Lustrilanang dari Fraksi Gerindra.

Setelah melalui proses diskusi yang panjang dan dibantu oleh Konsultan Manajemen dari salah satu universitas negeri yang berpengalaman dalam menyusun perencanaan strategik, maka perlu dilakukan perubahan yang mendasar, baik dari sisi kelembagaan pendukung/sekretariat jenderal maupun Kedewanan, meliputi perubahan dalam organisasi pendukung, sistem kerja, pembenahan SDM dan penguatan infrastruktur, menyesuaikan dengan amandemen konstitusi UUD 1945, yang disusun dalam Rencana Strategis DPR 2010-2014 dan ditetapkan dalam Keputusan DPR-RI No. 08/DPR-RI/IV/2009-2010.

Perubahan mendasar perlu dilakukan karena sebagian besar kelembagaan sistem pendukung, termasuk infrastruktur yang ada di DPR saat ini, adalah sisa-sisa Orde Baru, di mana peran DPR hanya sebagai stempel pemerintah sesuai dengan konstitusi yang belum diamandemen.

Inilah pertama kali, sejak zaman kemerdekaan sampai berakhirnya Orde Baru dan 10 tahun masa reformasi, DPR baru mempunyai rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, dan program yang harus dilakukan selama masa DPR periode 2009-2014.

Dalam Renstra DPR jelas disebutkan bahwa visi ke depan dari DPR adalah "Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.

Implementasi dari visi ini dapat dilihat dari empat misi DPR, yaitu: 1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif. 2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan. 3. Mewujudkan penyelenggaaan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif. 4. Mewujudkan kelembagaan DPR yang kuat, aspiratif, responsif, dan akomodatif.