Ketua DPR Merasa Dizalimi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Marzuki Alie menumpahkan isi hatinya di ruang pers Gedung DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu (30/3/2011). Marzuki merasa nama baiknya diinjak ketika seruan untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru DPR RI makin marak disampaikan oleh fraksi-fraksi dan anggota Dewan lainnya.

"Saya lihat, opini dari fraksi lain hanya untuk mencitrakan bahwa Ketua DPR yang juga adalah kader Demokrat tidak berpihak pada rakyat. Mereka minta membatalkan, padahal mereka tahu saya tak bisa membatalkan. Ini cara-cara yang tidak etis, menzalimi," ungkap Marzuki, yang didampingi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indrasaleh, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sumirat, dan dua pejabat DPR lainnya.

Menurut Marzuki, tindakan fraksi dan anggota Dewan yang mengarahkan seruan untuk menghentikan pembangunan gedung baru yang dilayangkan kepada dirinya hanya untuk pencitraan saja, agar tampak berpihak pada rakyat. Padahal, lanjutnya, pembatalan proses pembangunan gedung baru hanya bisa dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna DPR. Politisi Demokrat ini menegaskan, pembatalan tak bisa dilakukan oleh pribadi per pribadi selain melalui forum resmi tersebut.

Oleh karena itu, Marzuki mengecam pernyataan sejumlah anggota dan elite fraksi yang asyik "berkicau" di media.

"Katanya, Ketua DPR tak berpihak kepada rakyat, gimana bisa saya membatalkan? Kalau rencana pembangunan dibatalkan harus dibicarakan mulai dari awal, dari BURT, silakan fraksi bicara. Hasilnya dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Kalau paripurna membatalkan, saya sebagai ketua akan melaksanakan keputusan itu. Jadi, jangan meminta-minta dengan cara yang tak prosedural. Cara yang tak prosedural hanya permainan politik yang membodohi publik. Minta-minta kepada Ketua DPR, ya enggak bisa ketua membatalkan begitu saja. Menginjak-injak teman untuk nama baik sendiri namanya," ujar Marzuki.

Ia menegaskan, dirinya tak memiliki kepentingan apa pun terhadap proyek pembangunan gedung baru DPR.

Sikap fraksi

Pascakembali munculnya reaksi publik atas rencana tersebut, sejumlah fraksi mulai bersuara. Fraksi Partai Gerindra menegaskan akan tetap menolak rencana pembangunan gedung baru. Bahkan, dua pekan lalu, Gerindra telah menyatakan tak akan menempati ruangan anggota di gedung baru tersebut. Sikap lainnya, Fraksi Partai Demokrat menekankan tetap mendukung rencana pembangunan, dengan catatan, harus ada penghematan dari dana yang dianggarkan.

Tiga fraksi lain, yaitu Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan sikap senada, di antaranya meminta agar rencana tersebut dihentikan, ditunda, dan dikaji ulang. Ketiganya sepakat bahwa Dewan tak bisa menutup telinga dengan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Empat fraksi lainnya, seperti dikutip Kompas (30/3/2011), menyampaikan sikap beragam. Fraksi PKS menyatakan keberatan dengan rencana pembangunan gedung, tetapi memberikan beberapa catatan. Fraksi PKB mendukung, tetapi meminta agar gedung yang dibangun tak terlalu mewah. Fraksi Partai Golkar, melalui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, meminta agar rencana DPR tak ditanggapi berlebihan. Menurutnya, gedung yang dibangun tak semewah yang dibayangkan. Sementara Fraksi Partai Hanura secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru.

Baca juga: Polemik Gedung untuk Wakil Rakyat