Hentikan Rencana Bangun Gedung DPR

Jakarta, Kompas - Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat terus menuai protes. Kalangan internal parlemen pun mulai menolak dan meminta pengadaan gedung baru senilai Rp 1,168 triliun itu dihentikan.

Permintaan agar pembangunan gedung baru DPR itu dihentikan, salah satunya berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Penolakan disampaikan Sekretaris F-PAN Teguh Juwarno pada rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian rancangan kode etik, Selasa (29/3) di Jakarta. ”F-PAN meminta seluruh proses pembangunan gedung baru DPR dihentikan,” katanya.

Salah satu alasan yang diajukan F-PAN adalah tidak adanya persetujuan dari rakyat. Seharusnya pembangunan gedung baru DPR disetujui rakyat karena gedung itu rumah rakyat.

Apabila DPR tetap melanjutkan pembangunan gedung baru, itu berarti DPR tidak melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak gedung baru. Pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

F-PAN berpendapat, gedung DPR seharusnya menjadi simbol karakter dan visi bangsa Indonesia sehingga pembangunannya harus melibatkan rakyat, mulai dari pembuatan desain hingga pelaksanaan pembangunan. Pembuatan perencanaan teknis atau detail engineering design (DED) yang tidak melalui persetujuan rapat paripurna juga dikeluhkan F-PAN.

Penolakan juga datang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Fraksi ini menganggap pembangunan gedung bukanlah prioritas bagi DPR. Saat ini yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan kinerja DPR.

DPR harus menunjukkan empati kepada rakyat yang menghadapi beragam persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan pangan. ”Baiknya menahan diri dulu. Tunjukkan empati dan pengorbanan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo. Anggaran gedung baru bisa dialihkan untuk menambah dana pembangunan yang langsung menyentuh rakyat, seperti dana pendidikan, kesehatan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Penolakan pun datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo meminta pelaksanaan pembangunan gedung baru ditunda. Ia minta desain gedung baru dikaji ulang dan dibuat lebih sederhana.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far, secara terpisah di Jakarta, Selasa, juga mengakui, partainya minta pembangunan gedung DPR ditunda. Selain anggarannya dinilai terlalu besar, desain gedung baru DPR juga diharapkan lebih ramah lingkungan.

”Dari sisi anggaran, masih terlalu besar dan tidak transparan. Sebaiknya ada efisiensi,” ujarnya.