Distribusi Dokter Tak Rata

Solo, Kompas - Distribusi dokter di Tanah Air belum merata. Sebanyak 66,06 persen dokter berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sisa provinsi lain hanya dilayani oleh dokter sebanyak 5 persen ke bawah dari total 12.083 dokter. Di DKI Jakarta menumpuk 23,92 persen dokter.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Budihardja, mengutip data Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2008, dalam seminar yang digelar Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Solo, Sabtu (26/3) di Solo.

Penyebab distribusi itu tidak merata adalah pengangkatan pegawai negeri sipil untuk tenaga kesehatan diserahkan ke provinsi, kabupaten, dan kota setelah desentralisasi sehingga formasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. ”Hal lain, animo dokter ke daerah tertentu sangat rendah,” kata Budihardja.

Untuk mengatasinya, dia melanjutkan, pemerintah mengangkat pegawai tidak tetap atau penugasan khusus dengan pemberian insentif khusus. Namun, jumlah dokter tetap tidak mencukupi, terutama untuk wilayah Indonesia timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Dengan adanya dokter keluarga, kata Budihardja, diharapkan keluarga dapat diampu oleh seorang dokter. Selain itu, pelayanan kesehatan diharapkan lebih berorientasi pada pencegahan bukan pengobatan karena dokter dibayar berdasarkan sistem kapitasi, yakni sistem prabayar untuk pemeliharaan kesehatan sekelompok orang.

Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Sugito Wonodirekso mengatakan, hingga tahun 2014 dibutuhkan 11.500 dokter keluarga. Pengembangan dokter keluarga yang berasal dari dokter umum, menurut Sugito, sekaligus untuk mengembangkan potensi dokter umum yang jumlahnya paling banyak di Indonesia, tetapi selama ini kurang tergarap.

”Dokter umum saat ini hanya dianggap sebagai dokter ’batuk pilek’ karena potensinya tidak berkembang. Jika dokter umum di pelayanan primer dikembangkan, angka rujukan ke dokter spesialis akan turun. Artinya, efektivitas biaya kesehatan akan meningkat,” kata Sugito. (EKI)