Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Desak Pemerintah Jadi Penengah

Kompas.com - 27/03/2011, 20:35 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Libya. Agar kemelut politik di Libya berakhir, PBNU mendesak Pemerintah Indonesia turut berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam maupun kelompok negara Gerakan Non Blok.

"Kami telah mengirimkan surat ke pemerintah agar segera berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam (OKI) maupun melalui kelompok negara Gerakan Non Blok," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Minggu (27/3/2011) di sela Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Said, selama ini Amerika Serikat selalu menekankan pentingnya penghormatan kedaulatan dan kebebasan. Namun, cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat serta sekutunya di NATO justru biadab dan melanggar kemanusiaan.

"Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya) banyak mengajari kita tentang demokrasi dan kedaulatan negara. Lalu, mengapa mereka turut campur dalam urusan politik di Libya," ucapnya.

Said menegaskan, persoalan dalam negeri di Libya biarlah menjadi urusan mereka. Namun, peran Indonesia sebagai penengah dalam memberikan imbauan dan masukan bisa dilakukan.  

"Mengapa Amerika Serikat harus ikut campur urusan dalam negeri? Sikap Amerika Serikat selalu seperti itu, seperti kasus di Afganistan dan Irak. Sama seperti di Libya, di Afganistan dan Irak banyak minyak sehingga Amerika Serikat langsung turut campur, sementara di Somalia dan Yaman yang tak ada apa-apa ditinggalkan begitu saja," paparnya.

Tak obral peluru

Terlepas dari sikap Amerika Serikat dan sekutunya, PBNU juga berharap agar Presiden Libya Moammar Khadafy tidak mengobral peluru dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sebab, cara-cara kekerasan justru akan semakin menyengsarakan masyarakat dan mengakibatkan situasi sosial politik Libya semakin tak kondusif.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta adalah kutukan terhadap aksi-aksi kekerasan di Libya, baik yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya maupun pemerintah terhadap rakyatnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com