Warga Benghazi Gembira

Kairo, Kompas - Rakyat di Libya timur, khususnya kota Benghazi, meluapkan kegembiraan setelah sidang Dewan Keamanan PBB di New York, AS, Kamis (17/3), meloloskan resolusi memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya. Penduduk kota Benghazi dan Tobruk yang menyaksikan lewat televisi langsung keluar rumah.

Mereka melakukan pawai berkeliling kota sembari mengibarkan bendera baru Libya. Beberapa warga lain melakukan tembakan salvo ke udara.

Ribuan pengunjuk rasa di Alun-alun Tahrir, Benghazi, rela menonton televisi yang menayangkan pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB hingga Jumat dini hari waktu setempat. Setelah keputusan itu, langsung bergema suara Allahu Akbar dan lagu nasional Libya.

Perilaku mereka memperlihatkan seakan-akan kemenangan atas rezim Moammar Khadafy sudah di depan mata. Banyak pula penduduk Benghazi yang langsung bersujud sebagai ucapan syukur atas resolusi DK PBB itu.

Ketua Dewan Nasional Transisi Libya Mustafa Abdel Jalil meminta masyarakat komunitas internasional menggempur pasukan yang loyal terhadap Khadafy di berbagai front pertempuran di Libya timur dan barat. Kemudian mereka menginginkan agar komunitas internasional memberlakukan secara efektif zona larangan terbang itu.

Sebaliknya, pemerintah loyalis Khadafy di Tripoli mengkritik keputusan DK PBB itu yang dilukiskan mengancam kesatuan wilayah Libya. Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Libya Khaled Kaim menyatakan, Khadafy siap melakukan gencatan senjata. Namun, Wakil Menlu itu mengatakan, syaratnya adalah ada pihak yang merundingkan teknis dan mekanisme gencatan senjata.

Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1973. Isinya, memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari serangan udara yang dilakukan para loyalis Khadafy. Angkasa Libya terlarang untuk diterbangi, kecuali penerbangan untuk misi kemanusiaan.

Jerman ikut abstain

Keputusan tersebut didukung oleh 10 dari 15 anggota DK PBB. Lima negara anggota lainnya memilih abstain, yaitu China, Rusia, Jerman, India, dan Brasil. Jerman menyatakan, pengenaan sanksi terhadap Libya belum tentu memberikan hasil maksimal, tetapi malah bisa menjadi bumerang.

Ketika AS menginvasi Irak pada 2003, Jerman juga menyatakan penolakan. Menlu Jerman Joshka Fischer saat itu mengecam Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld dengan mengatakan, kejengkelan AS kepada Irak merupakan urusan AS, bukan urusan Jerman.