Birokrat DKI Takut Berpikir Visioner

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, kerap kali mendatangkan kecaman mulai dari pembangunan koridor busway hingga terbaru rencana pembangunan mass rapid transit (MRT). Meski merupakan orang lama di jajaran Pemerintah Provinsi DKI, jargon "Sang Ahli" ketika Foke berkampanye dulu tak lagi mampu mengambil hati masyarakat Jakarta.

Salah satu bakal calon (balon) Gubernur DKI dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, meyakini Gubernur DKI selanjutnya haruslah sosok baru yang berasal dari luar birokrasi pemprov. Pasalnya, selama ini kalangan birokrasi pemprov tidak mampu membawa banyak perubahan dan gagal mengambil langkah revolusioner dalam memperbaiki kota Jakarta.

"Menurut saya, orang yang sudah lama dan tumbuh di lingkungan birokrasi di Jakarta akan membuat dirinya semakin takut untuk mengambil langkah revoluisioner," ujar Tantowi, Selasa (15/3/2011), saat dihubungi wartawan.

Menurut dia, birokrat yang kemudian menjadi pemimpin Jakarta akan terlebih dulu takut akan dikritik dalam melangkah karena sudah mengetahui borok-borok pemerintahan.

"Tapi kalau orang luar, dan bukan dari kalangan birokrasi dia tidak takut apa pun, dan bisa memberikan terobosan-terobosan dengan pemikiran-pemikiran barunya. Saat ini, rasanya sudah harus ada orang baru yang membawa perubahan di birokrasi DKI," tutur Tantowi.

Ia menyatakan, siapa pun pemimpin Jakarta nantinya harus menitikberatkan pada tiga masalah utama Ibu Kota, yakni transportasi publik, ruang terbuka publik, dan banjir.

Terkait masalah-masalah tersebut, artis yang juga anggota Komisi I DPR RI ini menilai pemimpin Jakarta tidak bisa lagi menyelesaikan masalah dengan cara biasa.

"Harus ditangani secara out of the box dan perlu pemikiran revolusioner," ujarnya.

Selain Tantowi, saat ini ada dua kader Golkar lain yang tengah bertarung dalam bursa bakal calon Gubernur DKI tahun 2012, yakni Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Prya Ramadhani. Ketiga nama tersebut akan disurvei elektabilitas dan popularitasnya pada bulan Juli atau Agustus tahun ini. Hasil survei tersebut akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk memilih calon resmi yang diusung Golkar pada Pemilukada tahun 2012.