Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembocornya Orang Lingkar Satu Presiden?

Kompas.com - 13/03/2011, 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh pemberitaan The Age dan The Sydney Morning Herald yang menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyalahgunakan kekuasaannya selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengundang reaksi berbagai pihak.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menegaskan bahwa publik seharusnya kembali pada substansi isi dari pemberitaan yang berasal dari bocoran kawat diplomatik pembicaraan Duta Besar AS di Indonesia tersebut.

Ia menduga ada pihak di lingkar terdekat Presiden yang membocorkan informasi penting negara kepada pejabat Amerika Serikat. Pasalnya, Duta Besar AS di Indonesia, Scott Marciel, sama sekali tidak membantah isi pembicaraan itu.

"Kalau kita perhatikan pernyataan Duta Besar AS, dia hanya sesalkan bagaimana kawat rahasia bisa bocor, dia tidak katakan substansinya. Justru soal bocornya ini yang harus Pemerintah Indonesia pertanyakan, kenapa info-info itu bisa bocor. Dari mana kedutaan dapat info itu," ungkap Muzani, Minggu (13/3/2011) di sela-sela resepsi pernikahan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantor PP Muhammadiyah, Menteng.

Ia pun menegaskan bahwa pihak Istana jangan hanya mengklarifikasi pemberitaan yang ada, tetapi lebih jauh harus mencari pihak yang dengan cerdik berhasil mendapatkan informasi penting dan membocorkannya ke pihak asing. "Pasti ada orang dalam lingkar satu SBY yang jadi informan AS dan membocorkan gerak-gerik Presiden," ucap Muzani.

Muzani khawatir di antara orang-orang terdekat Presiden ada penyusup agen asing yang menjadi pihak pembocor informasi. "Presiden harus mencari siapa di antara mereka yang menjadi agen asing. Harus dicari itu," ucapnya. "Tidak usah gugup kebakaran jenggot. Tenang, cari dulu siapa. Presiden pasti tahu orang-orangnya ada di sekitar dia."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyesalkan kebocoran dokumen-dokumen atau pembicaraan-pembicaraan pejabat AS ke publik. Ia mengaku bahwa itu merupakan hasil observasi di lapangan dan pendapat pribadi pejabat AS yang masih harus diuji kebenarannya.

Hillary melalui siaran pers yang dirilis Kedubes AS menyatakan permohonan maaf yang mendalam kepada Presiden Yudhoyono dan rakyat Indonesia. Adapun akibat bocornya kawat diplomatik AS di WikiLeaks, dua surat kabar Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, memublikasikan berita tentang penyalahgunaan kekuasan Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Nasional
    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    Nasional
    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    Nasional
    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    Nasional
    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Nasional
    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    Nasional
    Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Nasional
    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Nasional
    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Nasional
    Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

    Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

    Nasional
    PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

    PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

    Nasional
    PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

    PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com