Harus Buktikan Kawat Diplomatik Tidak Benar

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bisa membuktikan bahwa isi kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dan diterbitkan dua harian di Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age, tidak benar. Isi laporan itu tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono.

”Kalau Presiden mementingkan pencitraan, yang harus dilakukan adalah membuktikan bahwa laporan diplomatik itu tidak benar. Jangan cuma membantah saja karena pernyataan-pernyataan yang ada di koran hanya normatif. Yang diperlukan adalah bukti bahwa beliau tidak seperti yang diuraikan dalam dokumen atau kawat diplomatik itu,” kata Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) di Jakarta, Sabtu (12/3).

Soal sikap terhadap pembocoran oleh WikiLeaks yang dimuat di dua media massa itu, menurut Rizal, Presiden Yudhoyono memiliki hak jawab. Kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pun, Presiden Yudhoyono juga bisa meminta klarifikasi. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel, Jumat.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari berpendapat, tokoh-tokoh yang disebut dalam bocoran WikiLeaks jangan setengah-setengah dalam menanggapi berbagai tuduhan itu.

”Jangan sampai setengah-setengah. Maksud saya ekstrem saja, mau itu dianggap remeh-temeh, ya sudah, lupakan. Namun, kalau oleh tokoh-tokoh negara, baik yang masih menjabat maupun tidak menjabat, itu sebagai sesuatu yang serius dan telah diambil langkah-langkah yang serius, ya, harus dilanjutkan,” kata Hajriyanto.

Menurut dia, langkah serius itu dilakukan agar semua jelas bagi masyarakat soal tuduhan yang termuat dalam dua media itu. ”Agar semua jelas di tengah masyarakat,” ujar Hajriyanto setelah diskusi ”Politik Undur-undur” di Jakarta, Sabtu.

”Perlu langkah-langkah tindak lanjut yang serius kalau itu fitnah. Kalau kemudian ternyata ada kesejajaran dengan apa yang terjadi, dan kemudian tidak diklarifikasi, itu kan citranya menjadi buruk di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Hajriyanto.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, Partai Demokrat percaya penuh dengan integritas Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kami sangat memahami betul sosok Pak SBY dan kami sangat yakin integritas Pak SBY beserta keluarga. Maka, kami tidak percaya dan tidak masuk akal kalau Pak SBY melakukan hal-hal seperti yang disebutkan di WikiLeaks,” ujarnya.

Partai Demokrat, menurut Saan, akan meminta klarifikasi Kedubes AS. Pasalnya, sumber WikiLeaks adalah kawat diplomatik yang bocor dari Kedubes AS.

Namun, menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq, bukan tokoh-tokoh yang dituduh yang harus melakukan klarifikasi, melainkan Kedubes AS yang harus klarifikasi. ”Benar tidak informasi itu,” katanya.

Menyesalkan

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, melalui siaran pers Kedubes AS di Jakarta, menyatakan sangat menyesalkan pembocoran informasi apa pun yang dimaksudkan sebagai rahasia, termasuk pembicaraan pribadi di antara rekan sejawat atau penilaian dan observasi pribadi dari diplomat AS.

Ia mengatakan, kebijakan luar negeri AS tidak ditetapkan melalui pesan-pesan itu, tetapi di Washington. Kebijakan Pemerintah AS bukan hal yang rahasia, seperti yang tecermin dalam pernyataan dan tindakan Pemerintah AS di seluruh dunia.

Pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah oleh WikiLeaks berimplikasi tidak saja pada nyawa dari individu yang disebutkan yang berada dalam bahaya, tetapi juga bagi kerja sama antarnegara. Karena potensi dampaknya yang tinggi, AS mengutuk pembocoran yang tidak sah tersebut dan melakukan segala tindakan untuk mencegah pelanggaran keamanan pada masa mendatang.

Departemen Luar Negeri AS tidak dapat berbicara tentang keaslian dokumen yang tersebar di media, tetapi mereka dapat berbicara soal praktik penulisan kawat di komunitas diplomatik. Pada dasarnya, laporan lapangan ke Washington adalah apa adanya dan biasanya informasi mentah.

Laporan tersebut masih prematur dan umumnya belum lengkap dan kebenarannya belum dibuktikan. Laporan tersebut bukan ekspresi kebijakan dan juga tak selalu dijadikan keputusan kebijakan akhir. Dokumen- dokumen tersebut tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri atau mewakili kebijakan AS.

Penerbitan seperti ini sangat tidak bertanggung jawab dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan penyesalan yang sangat mendalam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia. (LOK/RAY)