Empat Politisi Sepakat Koalisi Ideal

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat politisi dari empat partai politik yang hadir di diskusi mingguan Polemik di Warung Daun, Cikini, Sabtu (12/3/2011), sama-sama sepakat tentang rumah tangga politik atau koalisi yang ideal ke depannya. Ruang kritis tetap dibuka tapi persamaan persepsi harus terus ditumbuhkan. Persamaan terutama harus dibangun dalam rumah tangga politik di tingkat legislatif.

"Dinamika eksekutif dan legislatif beda. Di eksekutif akur-akur saja. Yang potensi banyak masalah di legislatif. Bahwa yang harus jadi orientasi di parlemen adalah membangun sebanyak-banyaknya kesamaan dan mengelola secantik-cantiknya perbedaan," ungkap Wasekjend PKS Mahfudz Siddiq.

Setali tiga uang, Wasekjend Demokrat Saan Mustofa mengatakan, realitas koalisi di parlemen memang sangat berbeda. Karakteristiknya sangat rumit sehingga harus dikembangkan dengan baik ke depannya. Semua partai memiliki komitmen kebersamaan namun seringkali implementasinya berbeda di tingkat komisi dan fraksi di parlemen.

Yang pasti, lanjutnya, kebebasan berpendapat tak akan dibungkam atau disandera. Persamaan-persamaan harus ditonjolkan dan perbedaan dikelola dengan baik untuk menemukan kesamaan.

"Yang ingin kami cari adalah komitmen, ide, dan gagasan bisa operasional, hasil di Setgab bisa relevan di komisi dan fraksi," ujarnya.

Ke depannya, Saan mengatakan, harus dibangun bangunan koalisi yang sehat dan bukan atas dasar kepura-puraan. Harus didasarkan pada semangat kejujuran agar pemerintah bisa menjalankan mandat dengan baik.

Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan, memang tak perlu ada aturan serigid mungkin untuk mengatur koalisi. Namun, penghargaan dan sanksi harus diatur dengan jelas agar setiap anggota bisa saling menjaga komitmennya masing-masing.

"Koalisi ibarat rumah tangga. Ketika ijab, tak ada aturan rigid. Tapi ada etika mendasar hal-hal yang sepantasnya tak dilakukan. Di koalisi juga begitu, tak bisa rigid. Tapi harus ada aturan main mendasar dalam berkoalisi. Aturan bisa baik. Ketiadaan reward and punishment bisa membuat anak tambah nakal," ungkapnya.

Meski tak sepakat dengan aturan yang terlalu ketat untuk setiap anggota koalisi, Ketua DPP Golkar Hajrianto Tohari sepakat setiap partai politik harus memikirkan sumbangsihnya untuk kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan politik semata.

"Peran partai politik seharusnya adalah bagaimana memberi sumbangan besar untuk kemajuan nasional agar pemerintahan SBY berjalan dengan baik," ujarnya.