Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Ini Masalah Pemerintah AS

Kompas.com - 11/03/2011, 17:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menilai, bocornya kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta melalui situs Wikileaks merupakan suatu kecerobohan Pemerintah AS.

”Ini sebenarnya adalah masalah AS. Mereka yang ceroboh sehingga kawat-kawat diplomatiknya keluar yang berisi data-data dan informasi dan percakapan-percakapan yang sifatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marty di Kementerian Luar Negeri, Jumat (11/3/2011).

Seperti diberitakan, kali ini Pemerintah Indonesia terkena imbas dari bocornya kawat-kawat rahasia AS ke Wikileaks. Dua harian terkemuka Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, Jumat (11/3/2011), memuat informasi dari Wikileaks yang menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kewenangan.

Marty mengatakan, pemberitaan kedua media tersebut mengandung informasi tidak benar bersifat gunjingan yang mengancam kepentingan nasional. ”Oleh karena itu, kami minta klarifikasi Kedutaan AS dan mereka sudah sampaikan bahwa informasi itu adalah mentah dan mereka bahkan sudah sampaikan penyesalannya,” kata Marty.

Kementrian Luar Negeri juga menyampaikan protes keras kepada Pemerintah AS melalui Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel. ”Pihak AS harus menjelaskan apa dan dari mana sumbernya supaya tidak ada pembenaran dari suatu yang tidak benar,” katanya.

Marty mengemukakan, sikap Pemerintah AS terhadap Wikileaks jelas. ”Amerika selalu not confirm nor deny (tidak mengonfirmasi sekaligus tidak membantah),” ujarnya.

Meskipun demikian, menurut Marty, terhadap Indonesia Pemerintah AS bersikap beda. Kali ini AS menyatakan bahwa kawat diplomatik berisi informasi terkait Indonesia itu bukan sebagai suatu fakta yang bisa ditafsirkan atau dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Pemerintah AS melalui Dubesnya juga menyampaikan klarifikasi terkait informasi Wikileaks tentang Indonesia kepada media di Kementerian Luar Negeri. Atas nama Pemerintah AS, Marciel menyampaikan keprihatinan mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nasional
    Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Nasional
    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Nasional
    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    Nasional
    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Nasional
    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Nasional
    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Nasional
    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Nasional
    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Nasional
    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    Nasional
    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Nasional
    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com