Perombakan Koalisi, Siapa Takut?
Kegaduhan politik yang terjadi antaranggota koalisi di pemerintahan menegaskan perlunya penataan ulang koalisi. Adalah tugas SBY dan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 untuk selalu mencegah terjadinya kerentanan bangunan koalisinya. Dengan demikian, rakyat dapat membedakan dengan jelas gabungan parpol pemerintah dan nonpemerintah.
Sebagai anggota koalisi, tidak sepantasnya mereka mempersoalkan kebijakan strategis pemerintah karena mestinya hal tersebut diperdebatkan secara internal dalam koalisi. Bagaimanapun kebijakan yang diambil pemerintah harus dibaca sebagai hasil kebijakan bersama, terutama karena masing-masing parpol memiliki wakil-wakilnya dalam kabinet yang notabene adalah perpanjangan partai.
Kelemahan Presiden dalam hal ini adalah karena tidak setiap ketua umum parpol dari anggota koalisinya menjadi anggota kabinetnya. Meskipun secara ideal rangkap jabatan tersebut perlu dihindarkan, faktanya kegaduhan politik dalam tubuh anggota koalisi cenderung dilakukan oleh partai yang ketua umumnya tidak menjadi anggota kabinet, seperti Partai Golkar dan PKS.
Apa pun jabatannya di parpol, setiap menteri seharusnya bisa menjadi komunikator antara pemerintah dan partainya. Meskipun berstatus sebagai pembantu presiden, secara umum kebijakan strategis yang diputuskan presiden melibatkan para menterinya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya dipandang sebagai kesepakatan bersama yang mengikat anggota koalisi.
Kekhawatiran anggota koalisi yang merasa akan kehilangan konstituennya pada Pemilu 2014 karena tidak kritis kepada pemerintah jelas bisa dipahami. Namun, dalam konteks Indonesia selama ini kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Menjadi oposisi ataukah menjadi bagian dari koalisi tidak berpengaruh besar terhadap dukungan rakyat dalam pemilu.
Pemilu di Indonesia termasuk sangat unik dan khas. Sebagai contoh, meski SBY calon presiden yang berasal dari partai kecil, kenyataannya pada Pemilu 2004 ia bisa memenangi pilpres. Contoh lain, PDI-P, yang berperan sebagai partai oposisi selama 2004-2009, terjungkal ke posisi ketiga di bawah Demokrat dan Golkar dalam Pemilu 2009.
Memetik pelajaran selama ini, perlu kiranya membangun koalisi yang lebih terformat dan jelas dan tidak hanya mengandalkan politik transaksional. Parpol-parpol yang seideologi, misalnya, bisa bersepakat membuat koalisi sebelum pemilu legislatif. Hal ini diperlukan untuk membuat koalisi lebih logis, memiliki fondasi/keterikatan dan berintegritas. Selain itu, komunikasi, interaksi, dan sinergi antarpartai bisa dilakukan sejak awal sehingga mereka bisa lebih intensif menyiapkan rencana program menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Hitungan-hitungan persentase dukungan yang dimiliki koalisi tentu bisa berpengaruh positif dan juga negatif. Realitasnya, koalisi tambun seperti saat ini juga tidak menunjukkan dukungan penuh terhadap Presiden dan Demokrat di parlemen. Sebaliknya, bila tidak didukung banyak partai pun, pemerintah juga akan di oposisi di parlemen. Hal ini membuktikan adanya dilema yang akut dalam praktik sistem presidensial yang ditopang sistem multipartai. Sistem campuran ini tak hanya menghasilkan tumbal-tumbal koalisi, tapi juga pemerintahan yang tak efektif.
Bila ini tidak dicarikan jalan keluar, Indonesia akan sulit membangun sistem pemerintahan yang kuat dan efektif serta produktif yang mampu melayani dan menyejahterakan rakyat. Dukungan publik terhadap perombakan koalisi dan kabinet sangat jelas. Namun, tidaklah elok bila publik dipandang sebagai orang yang selalu setia menanti datangnya Godot.
Terpopuler
Now Trending
