Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Merasa Kursi Menterinya Diincar PD

Kompas.com - 08/03/2011, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik koalisi yang makin panas belakangan ini dinilai telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Ketua DPP PKS Mustafa Kamal merasa kisruh ini telah dikembangkan dengan tidak elegan oleh sejumlah elite partai, terutama oleh elite Demokrat sendiri. PKS merasa posisi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II justru diincar oleh elit Demokrat.

"Iya ini kan saya lihat mengemukanya tidak dengan cara elegan. Dengan cara yang mungkin rakyat risih melihatnya. Pada saat ada masalah perpajakan, Century, BBM, kok ada politisi yang tega-teganya terus bicara perebutan jabatan yang sudah selesai. Ini kan masalah jabatan sudah selesai waktu pembentukan kabinet. Kenapa sudah 1,5 tahun isunya cuma reshuffle saja," tegasnya di ruang fraksi DPR RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Mustafa, para menteri tengah fokus bekerja belakangan ini. Namun, agak terganggu dengan isu perombakan kabinet yang merebak. Kalaupun perombakan hendak dilakukan, seharusnya didasarkan pada penilaian kepada para menteri yang terganjal persoalan moral atau kinerja yang buruk.

Tapi, sekali lagi, Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai perombakan pun tak pantas dilakukan pada saat umur kabinet baru berumur 1,5 tahun. Lagi pula, lanjutnya, isu perombakan kabinet pun datangnya bukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung secara lisan. Justru elite-elite partai birulah yang meramaikannya sehingga kecurigaan Mustafa muncul.

"Pak SBY sebenarnya lebih kepada upaya normatif untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan. Tapi kemudian ada yang mengembangkannya jadi satu bola liar. Saya sangat menyayangkan sekali, sangat miris sekali kalau kemudian secara tidak proposional lalu bola ini dilempar kepada Presiden, padahal Presiden punya tanggung jawab yang sangat besar untuk permasalahan-permasalahan kita ke depan," katanya.

"Seharusnya anak buah yang baik, kader yang baik, bisa menerjemahkan pemikiran Presiden dan melaksanakan dengan baik sehingga Presiden punya keleluasaan untuk membangun bangsa ini dalam konteks yang lebih besar," tambah Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com