JAKARTA, KOMPAS.com - Tender pembangunan gedung baru DPR RI rencananya akan dibuka awal Maret ini. Namun, Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak mau berkomentar mengenai hal ini. Dia menegaskan tanggung jawab publikasinya sudah diserahkan ke pimpinan DPR lainnya.
"Soal lelang kita sudah berbagi tugas. Sudah saya sampaikan kepada pimpinan, minta pimpinan yang lain bicara," katanya dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jumat (4/3/2011).
Tak hanya mengalihkan tanggung jawab memperjelas rencana pembangunan kepada pimpinan lain, politisi Demokrat ini malah memperjelas alasan dirinya menyerahkan tanggung jawab itu kepada empat pimpinan lainnya, yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan.
"Jadi jangan saya yang seolah-olah ngotot untuk membangung gedung. Saya sudah cukup memfasilitasi antara rakyat dan DPR. Kalau tidak ada, kan masyarakat enggak tahu. Nah, selama ini karena saya yang memfasilitasi, eh malah saya yang dikira ngotot. Lalu saya jalankan fungsi saya sebagai jubir, dihujat habis-habisan. Pimpinan dinilai punya kewenangan penuh untuk menentukan, padahal tidak seperti itu," tandasnya.
Pada Januari lalu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Pius Lustrilanang mengatakan proses pembangunan gedung baru DPR akan dilanjutkan kembali setelah masa reses berakhir. Menurutnya, tender pembangunan rencananya akan dibuka sekitar bulan Maret.
Gedung baru DPR RI diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 1 trilliun berdasarkan penghitungan ulang pada Oktober 2010. Pembangunan gedung baru DPR RI memang sempat tertunda beberapa waktu karena protes keras dari publik. Namun, pada Januari lalu, DPR dan Sekjend menetapkan tekad keras untuk segera merampungkannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.