Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaiknya Polri Perkuat Kesatuan Lama

Kompas.com - 03/03/2011, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial berpendapat sebaiknya Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo memperkuat kesatuan lama dan tidak perlu membentuk kesatuan baru, Detasemen Khusus Antianarki.

Pembentukan Detasemen Antianarki ini mengundang reaksi keras dari The Indonesian Human Rights Monitor, Imparsial, karena menganggap Kepolisian RI sudah cukup memiliki beberapa kesatuan tugas yang berfungsi untuk mengamankan aksi-aksi kekerasan.

Oleh karena itu, pembentukan detasemen baru seolah sia-sia dan tidak tepat, terutama untuk dijadikan jawaban atas aksi kekerasan di Cikeusik dan Temanggung seperti yang dikatakan Kapolri saat menyampaikan hal tersebut.

Salah satu bentuk kesatuan yang seharusnya bisa diperkuat dalam kepolisian adalah sabhara. Sabhara berfungsi memberikan perlindungan, mencegah, dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.

”Sebenarnya aparat kepolisian juga telah dilengkapi dengan kesatuan-kesatuan tersendiri yang memang dapat diberdayakan untuk melakukan penanganan aksi massa seperti Sabhara, Samapta, Brimob maupun intelijen lainnya. Seharusnya kesatuan-kesatuan itu bisa bekerja dengan efektif sehingga tidak perlu dibentuk detasemen antianarki,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf dalam jumpa pers ”Kapolri Salah Kaprah” di Matraman, Kamis (3/3/2011).

Selain itu, Polri juga bisa mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut dengan memaksimalkan konsep community policing atau polisi masyarakat (polmas) yang telah dimiliki oleh kepolisian selama ini.

Menurut Araf, polmas telah ada sejak dulu untuk langsung berdampingan dengan masyarakat. Seharusnya, melalui polmas, kerja polisi bisa terbantu dengan memberikan dan bertukar informasi yang benar dari masyarakat serta mencegah pemikiran yang salah sehingga timbul aksi-aksi kekerasan.

”Tidak perlu membentuk detasemen itu. Polmas yang di level paling bawah bertugas untuk melakukan pencegahan seperti bicara dengan masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Seharusnya itu dilakukan, tapi sepertinya tidak berjalan,” ujar Araf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com