Detasemen Anti-anarki di Lima Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk tahap awal, Kepolisian RI akan membentuk Detasemen Penanggulangan Anarki di lima wilayah yang dinilai rawan terjadi aksi kekerasan. Detasemen itu dibentuk menanggapi aksi kekerasan di Pandeglang (Banten) dan Temanggung (Jawa Tengah).

"Sementara kita siapkan untuk lima kota besar. Di Jawa, Medan, Palembang, dan Makassar," kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Mabes Polri, Rabu (2/3/2011).

Timur mengatakan, pihaknya tengah melatih para personel untuk ditempatkan di detasemen itu. Rencananya, kata Timur, keahlian personel dalam menanggulangi aksi kekerasan akan dipamerkan ke publik pekan depan.

Menurut Timur, personel hanya akan diturunkan ketika aksi massa berubah anarki. Jika perlu, personel dapat menjalankan Protap Nomor 01/X/ 2010 tentang Penanggulangan Anarki yang mengatur tembak di tempat.

Ketika tidak terjadi aksi anarki, personel detasemen itu melakukan patroli. "Saya kira latihan dan patroli bagian dari tugas yang harus terus-menerus dijalankan," katanya.

Sebagian kalangan menilai pembentukan detasemen itu tidak tepat. Pasalnya, Polri sudah memiliki satuan yang biasa menangani kerusuhan, seperti Brimob. Polri justru diharapkan menguatkan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat untuk mencegah aksi anarki.