Soal Koalisi, Pidato SBY Tak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait keberlanjutan koalisi dinilai tidak tegas. Pasalnya, Presiden tak menunjuk langsung partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang dikatakan melanggar kesepakatan koalisi.

Demikian disampaikan secara terpisah oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan Burhanuddin Muhtadi kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (2/3/2011).

"Seharusnya Presiden mengatakan, 'Kalau Anda tetap membandel, membangkang, ya jangan salahkan saya jika Anda saya keluarkan dari kabinet'," kata Ikrar.

"(Pidato Presiden) tidak menunjuk secara tegas partai mana yang melanggar. Selain itu, sanksinya juga tidak disebutkan, apakah dalam bentuk reshuffle secara keseluruhan atau pengurangan jatah menteri. Deadline sanksi juga tidak disebutkan. Presiden hanya mengatakan akan berkomunikasi dengan pimpinan parpol," kata Burhanuddin.

Bagi Ikrar, Presiden terlihat senang menggunakan media massa untuk mengancam pimpinan parpol yang dinilai membangkang. Alih-alih menggunakan media, kata Ikrar, jauh lebih efektif jika Presiden memanggil para pimpinan parpol pendukung pemerintah.

"Sebagai pimpinan Setgab, Presiden seharusnya dapat duduk bersama dengan pimpinan parpol anggota koalisi. Ini jauh lebih elegan dan lebih direct ketimbang ancaman di media massa," katanya.

Sementara itu, bagi Burhan, Presiden ingin menyampaikan pesan tertentu melalui pidatonya yang disiarkan langsung televisi.

"Presiden ingin mencoba mengesankan di depan publik, kalaupun terjadi reshuffle, itu bukan tekanan dari berbagai macam pihak, melainkan inisiatif yang diambil sendiri dengan melihat kondisi koalisi yang tidak solid," katanya.