RI Dirugikan 1.499 Hektar

Pontianak, Kompas - Ketidaksesuaian klaim batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merugikan Indonesia seluas 1.499 hektar. Wilayah itu, bersama empat titik lainnya, masih dalam status quo dan terus dibahas kedua negara.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, Jumat (25/2) malam, saat menyambut kunjungan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Istana Rakyat, Pontianak. Agus dan rombongan singgah di Pontianak dalam rangka kunjungan ke Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang, yang berbatasan dengan Serikin, Negara Bagian Serawak, Malaysia.

”Batas negara di Kalbar itu tak sesuai dengan klaim masing-masing negara. Selain Camar Bulan di Tanjung Datuk, ada empat titik batas lain yang belum ada kesepakatan, yakni Gunung Raya 1 dan 2, Gunung Jagoi, Batu Aung, dan D400 yang pada survei tahun 1987-1988 tidak ditemukan titik jatuh air,” kata Christiandy.

Dia menambahkan, garis batas negara sepanjang 966 kilometer umumnya masih sulit dijangkau karena tidak tersedia akses jalan. ”Kalbar dan Negara Bagian Serawak memiliki lima pintu perlintasan yang disepakati, tetapi baru dua yang beroperasi. Kami berharap wacana pembangunan jalan paralel sepanjang 800-an kilometer dari Temajuk, Sambas, hingga ke Nanga Badau, Kapuas Hulu, bisa segera direalisasikan,” ujar Christiandy.

Di Serawak, jalan paralel sudah membentang dari barat hingga timur sehingga perekonomian jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah perbatasan Kalimantan Barat. ”Salah satu upaya percepatan pembangunan jalan paralel yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kalbar adalah melibatkan anggota TNI. Kami berharap program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) skala besar bisa dilaksanakan di perbatasan Kalimantan Barat,” kata Christiandy.

Agus mengatakan, TMMD bisa dilaksanakan di Kalbar. ”Untuk merealisasikan jalan paralel itu, TMMD harus dilakukan bertahap. Tentu kami harus bekerja sama dengan instansi lain,” kata dia. Jalan paralel itu diyakini amat mendukung upaya penegakan pertahanan dan keamanan, baik di darat maupun di Laut China Selatan. (aha)