Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Berarti Melanggar

Kompas.com - 26/02/2011, 03:18 WIB

Jakarta, Kompas - Mantan Wakil Presiden dan mantan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla menilai perbedaan pendapat antaranggota koalisi partai politik adalah hal wajar. Terlebih lagi dalam sistem demokrasi, berbeda pendapat tidak lantas berarti melanggar koalisi.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla setelah membuka Musyawarah Kerja Nasional Palang Merah Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/2) malam. Ia menegaskan, yang dilakukan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak sependapat dengan Partai Demokrat soal hak angket pajak tidak bisa disebut melanggar koalisi. Yang terjadi sekadar ketaksepahaman.

”Sebenarnya tidak ada yang melanggar ketentuan karena memang belum ada kesepakatan. Golkar dan PKS sebagai anggota koalisi tidak bisa dikatakan melanggar koalisi hanya karena berbeda pendapat dengan Partai Demokrat,” kata Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2), mengatakan, partai politik anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono perlu melakukan evaluasi. Evaluasi tidak dilakukan oleh salah satu partai saja karena seluruh anggota koalisi memiliki posisi setara.

Setelah pengambilan keputusan atas usulan hak angket mafia pajak, Partai Demokrat berniat melakukan evaluasi komposisi anggota setgab koalisi. Evaluasi terutama dilakukan terhadap dua anggota koalisi, yakni Partai Golkar dan PKS, yang mendukung pembentukan panitia khusus hak angket mafia pajak.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, dukungan penyelidikan mafia pajak melalui angket bertujuan menguatkan pemerintah. Partai Golkar berupaya membantu pemerintah untuk memberantas mafia, menutup potensi kebocoran penerimaan negara, dan menata sistem perpajakan.

Namun, menurut Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Setgab sebenarnya tidak butuh penataan dalam organisasinya untuk mendukung program pemerintah. Hatta menegaskan, pemberantasan mafia pajak merupakan masalah strategis dan penting bagi pemerintah. ”Caranya tidak dibahas secara politik dengan membentuk panitia khusus, kita serahkan saja dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menuturkan, nasib koalisi akan ditentukan Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono diyakini tidak akan mengambil sikap yang pragmatis dan transaksional.

”Partai Demokrat sudah mempunyai sikap terkait koalisi. Saya juga sudah berbicara dan menyampaikan semuanya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,” kata Marzuki.

Marzuki juga menghargai sikap Partai Gerindra yang dinilainya sangat rasional dan cerdas dalam menyikapi situasi politik belakangan ini. ”Saya mendengar langsung dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra (Prabowo Subianto) bahwa pemerintahan harus sukses hingga 2014. Ini satu sikap yang baik,” tuturnya.

Prabowo menegaskan, pihaknya tidak melakukan tawar-menawar dengan Partai Demokrat. ”Gerindra tidak mau jabatan,” kata Prabowo, Jumat. Ia mengatakan, Gerindra menentang hak angket karena Gerindra tidak ingin jadi alat permainan politik siapa pun.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membantah, penolakan Gerindra akan hak angket itu ada hubungannya dengan masalah pajak yang dimiliki salah satu petinggi partai. ”Saya clear-kan, tidak ada masalah pajak, baik itu Pak Prabowo maupun Pak Hasjim (adik Prabowo),” katanya.

(EKI/EDN/HAR/NTA/NWO/FER)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com