Megawati Buka Suara soal Cek Perjalanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi yang meringankan merupakan hal yang absurd. Mantan Presiden kelima itu juga beranggapan pemanggilan tersebut merupakan politisasi dan bernuansa tebang pilih.

”Saya menerima surat pemanggilan hari Kamis, 17 Februari, di rumah. Sehari sebelumnya dalam rapat DPP PDI-P, saya sudah mendengar kabar itu, tetapi saya tak menghiraukannya. Sampai di rumah dari rapat, surat pemanggilan sudah ada di meja saya,” ungkap putri tertua Presiden Soekarno itu.

Anehnya surat pemanggilan tidak ditandatangani oleh Ketua KPK, tetapi oleh pejabat yang bukan pimpinan alias pejabat bawahan saja. ”Ini sudah politisasi. Apa relevansinya saya dipanggil? Lebih aneh lagi bukan pihak tersangka yang meminta saya menjadi saksi, tetapi KPK. Jadi KPK seperti sedang mengejar sesuatu sesegera mungkin,” ujarnya.

Lebih dari itu, Megawati merujuk kepada cara KPK yang malah mendatangi kantor Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika diperiksa dalam kasus Bank Century. ”Saya warga biasa yang merasa terganggu dengan pemanggilan itu dan juga layak dapat perlakuan protokol yang layak sebagai ketua umum partai dan mantan presiden,” katanya lagi.

Megawati tidak menampik kemungkinan pemanggilan KPK terkait dengan sikap PDI-P yang belakangan ini dispekulasikan menolak bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. ”Sebagai Ketua Umum PDI-P, saya tidak pernah dihubungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana saya mau bereaksi dengan spekulasi itu?” katanya.

Menanggapi pemanggilan Megawati oleh KPK yang telah dibatalkan tersebut, Selasa (22/2/2011) kemarin, ratusan simpatisan dan kader PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan cap jempol darah di Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-P.

Hadir dalam pelaksanaan cap jempol darah tersebut antara lain Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Wakil Ketua DPD PDI-P DIY Untoro Hariadi, dan Sekretaris DPD PDI-P DIY Bambang Praswanto. (ABK/DRA/ONG/BAS)