Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Pimpin Rapat Paripurna Angket Pajak?

Kompas.com - 21/02/2011, 12:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Unsur pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan, Senin (21/2/2011), untuk menentukan pimpinan rapat paripurna mengenai pembahasan hak angket perpajakan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) telah memutuskan rapat paripurna dengan agenda pembahasan khusus angket, Selasa (22/2/2011) besok.

"Rencananya, hari ini akan ada pertemuan pimpinan untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinan pada paripurna tersebut karena, bagaimanapun, tidak bisa dimungkiri ada blok-blok yang berbeda pandangan, yaitu yang mendukung hak angket, masih ragu-ragu, dan yang secara terbuka sudah menolak hak angket itu," katanya di Gedung DPR, Senin (21/2/2011).

Oleh karena itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan, siapa pun pemimpin yang ditugaskan untuk memimpin rapat paripurna tentu harus bisa memimpin tanpa beban. Pemimpin harus bisa mengesampingkan latar belakang kecenderungan kelompoknya untuk mencapai hasil terbaik.

Menanggapi penilaian banyak pihak bahwa unsur pimpinan DPR dari Fraksi PDI-P yang layak memimpin, Pramono tak menampiknya. Menurut dia, dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik jika memang dipilih untuk memimpin. Pramono mengaku siap memimpin. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tak akan mengajukan diri.

"Kalau saya yang memimpin ,tentunya saya akan memimpin secara baik kalau memang nanti dalam rapim diputuskan. Yang jelas, hal paling utama adalah siapa pun yang memimpin harus tidak ada beban itu. Dalam konteks ini, PDI-P tidak punya beban apa pun," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    Nasional
    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    Nasional
    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Nasional
    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Nasional
    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    Nasional
    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    Nasional
    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    Nasional
    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Nasional
    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    Nasional
    Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Nasional
    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Nasional
    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com