Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Soal Megawati, KPK Harus Kritis!

Kompas.com - 19/02/2011, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Jimly Asshiddiqie menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya bersikap kritis terkait dengan permintaan sejumlah tersangka kasus traveller's cheque mantan anggota DPR 1999-2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta KPK menghadirkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati diminta menjadi saksi meringankan yang memberikan keterangan bahwa beberapa anggota fraksinya mendapat uang murni dari pendapatan partai, bukan dari cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom.

"Penyidik (KPK) harus kritis, jangan ikut saja, kalau tidak terlalu penting ngapain," kata Jimly di Auditorium Widya Graha, Sabtu (19/02/2011).

Pemanggilan terhadap Megawati, menurut Jimly, sebaiknya tidak dilakukan jika memang tidak terlalu dibutuhkan karena hanya akan menimbulkan hiruk-pikuk.

"Kalau tidak diperlukan kepentingannya, tidak perlu, kan, karena hanya akan menimbulkan hiruk-pikuk dan jadi show saja," tuturnya.

Menurut dia, hal wajar jika orang yang sudah menjadi tersangka mencari teman sebanyak-banyaknya. Jika Megawati telanjur dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebaiknya tetap dijalankan agar tidak merusak nama baik kedua belah pihak.

"Biasanya orang kalau jadi tersangka mencari teman sebanyak-banyaknya. Itu harus kita mengerti. Karena ini sudah telanjur dipanggil, ya enggak enak juga kalau tidak. Nama KPK akan jelek juga. Saya menyarankan Ibu Mega ikut saja datang dengan jiwa besar. Kalau kami boleh beri kritik, ini (pemanggilan terhadap Megawati) kurang bijaksana," tutur Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com