Kuasa (Negara) Tanpa Wibawa

Lebih aneh, pernyataan Presiden 9 Februari. ”Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, kepada penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan” justru dikomentari berbeda oleh Mendagri dan Menhuk dan HAM (Kompas, 10/2). Suka atau tidak, ini dapat ditafsirkan betapa tak berwibawanya presiden di mata pembantunya sendiri.

Akar persoalan

Persoalan fundamental terkait kekerasan massa bukan terletak pada diterapkannya model demokrasi liberal di bumi Indonesia, melainkan demokrasi kita memang belum terkonsolidasi. Konsolidasi baru tampak jika para elite dan massa benar-benar mendasari sikap dan tindakannya pada konstitusi negara dan aturan perundang-undangan di bawahnya. Konsolidasi demokrasi tercapai bila tidak ada kekuatan (militer, ekonomi, dan massa) yang dapat menjatuhkan pemerintahan, memisahkan diri dari negara induk, atau bertindak brutal terhadap kelompok minoritas yang tak berkuasa.

Demokrasi bukanlah kebebasan sebebas-bebasnya karena kebebasan seseorang atau kelompok dibatasi kebebasan orang atau kelompok lain. Demokrasi juga menuntut kebebasan intelektual, antara lain, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Demokrasi bukan hanya cocok bagi masyarakat Eropa atau AS karena Perancis pun baru jadi negara demokrasi modern setelah Revolusi Perancis dan Perang Napoleon pada 1792-1815. Jepang, Italia, dan Jerman yang dulu penganut fasisme baru jadi negara demokrasi setelah Perang Dunia II. India yang rakyatnya amat majemuk juga dapat jadi negara demokrasi terbesar di dunia setelah merdeka pada 1947 walau ketimpangan ekonomi amat besar.

Persoalannya, selama penganut agama masih bertarung mendapatkan massa pendukung atau umat, yang berbaur dengan penguasaan ekonomi, selama itu pula terus ada pergesekan antarumat beragama. Persoalannya, apakah konflik dapat dikelola secara baik atau tidak. Hanya lewat tindakan tegas, terarah, dan terukur sesuai kaidah hukum, penguasa negara punya wibawa di mata rakyat. Kuasa tanpa wibawa bikin negeri bagai negeri dengan hukum rimba, siapa kuat, dia menang.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs–LIPI