Negara Gagal Lindungi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara telah gagal melindungi warga negaranya. Setelah terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011), amuk massa kembali terjadi pada Selasa (8/2/2011) di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan orang mengamuk, membakar, dan merusak tiga gereja serta beberapa kendaraan roda empat dan roda dua.

Pada dua peristiwa yang terjadi hanya berselang sehari itu, aparat seperti tidak berdaya menghentikan kekerasan dan kemarahan massa. Sejumlah pihak mempertanyakan ketidakhadiran negara dalam melindungi warganya.

Pernyataan ini datang dari PBNU dan tokoh-tokoh lintas agama yang menggelar pertemuan pada Selasa malam.

Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang Romo Aloysius Budi Purnomo juga meminta pemerintah tegas menindak setiap kekerasan yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama.

Romo Budi mengatakan, pemerintah terlalu lama membiarkan peristiwa semacam itu terjadi tanpa ada penyelesaian. Romo Budi mengimbau umat beragama untuk tidak terprovokasi kejadian tersebut.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia juga mengecam keras tindak kekerasan di Temanggung itu. ”Masalahnya, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan ini sering terjadi,” kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Sumampouw.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menyatakan, pembakaran tempat ibadah adalah tindakan biadab dan jauh dari nilai dan ajaran agama. Untuk itu, ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengevaluasi kinerja Kepala Polri berikut jajarannya.

Ansor bahkan sudah mengerahkan jajarannya, berikut Barisan Ansor Serbaguna (Banser), di kawasan Kedu bekerja sama dengan aparat keamanan dan elemen masyarakat lain untuk ikut menjaga fasilitas publik dan tempat ibadah.

Pertanyaan tentang kegagalan negara mengamankan warganya juga datang dari Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Namun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menepis tudingan itu.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengecam tindakan anarkistis di Temanggung itu. Presiden juga menginstruksikan Polda Jateng segera mencari pelaku tindakan anarkistis tersebut.