Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmadiyah: Jangan Membalas...

Kompas.com - 06/02/2011, 22:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Zafrullah Ahmad, membantah pemberitaaan yang menyebutkan Ahmadiyah menyerang terlebih dahulu kelompok massa lain. "Dengan ini kami meluruskan, kamilah (Ahmadiyah) yang diserang lebih dahulu," kata Zafrullah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/2/2011), mengenai serangan yang menewaskan tiga anggota Ahmadiyah di Pandeglang, Banten.

Zafrullah menyebutkan, penyerangan yang terjadi di Pandeglang ini merupakan yang terburuk sepanjang tahun 2011 setelah penyerangan serupa di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, penyerangan di Makassar tidak sampai membawa korban jiwa.

Juru bicara Ahmadiyah itu meminta jaminan keamanan dari pemerintah, sementara pihaknya akan menyelesaikan ini secara hukum. "Kami memercayakan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya, jangan sampai apa yang disebut hukum diambil alih sekelompok orang," katanya.

Zafrullah juga meminta pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang antikekerasan yang tidak semata-mata untuk melindungi jemaah Ahmadiyah, tetapi juga seluruh umat, termasuk jemaat gereja. "KUHP tidak cukup melindungi kami karena prosesnya setelah kejadian, bukan sebuah proteksi," katanya.

Zafrullah juga mengimbau jemaah Ahmadiyah untuk tenang, tidak terpancing provokasi, tidak membalas, dan semata-mata menyerahkan proses ini kepada aparat pemerintah sesuai dengan hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com