Koin untuk Presiden

Karena itu, Presiden Yudhoyono tampaknya tak perlu mengungkapkan bahwa gajinya yang sudah sangat tinggi itu tidak naik selama tujuh tahun, baik di hadapan perwira tinggi TNI/Polri maupun para guru. Presiden adalah orang yang memiliki privilese atau keistimewaan. Segala kebutuhan juga dipenuhi melalui dana taktis presiden. Bandingkan dengan perwira tinggi TNI/ Polri atau pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat Pembina Utama Tingkat I golongan IVE yang tentunya masih menggunakan gaji dan honorariumnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Sistem penggajian untuk TNI/Polri dan PNS memang masih njomplang. Ada PNS yang kebetulan terkait dengan keuangan negara mendapatkan gaji jauh lebih besar daripada PNS biasa, apalagi PNS yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian (ilmu pengetahuan dan teknologi). Remunerasi juga belum berlaku untuk semua jajaran instansi pemerintah. Instansi yang tak terkait dengan uang mendapatkan perhatian paling belakangan.

Politik pengalihan?

Kita tak tahu pasti apakah ucapan Presiden ditujukan agar para anggota TNI/Polri merasa kesejahteraannya sudah mendapatkan perhatian amat baik dari Presiden ataukah ini bagian dari politik pencitraan dan politik pengalihan. Dari sudut pandang apa pun, ucapan SBY menunjukkan, betapa politik pencitraan masih jadi bagian dari gaya berpolitik SBY.

Namun, lagi-lagi gaya ini tak pas dan tak layak lagi dilakukan Presiden saat rakyat menuntut kinerja pemerintah yang jauh lebih baik, khususnya dalam menangani kasus megaskandal Bank Century dan penggelapan pajak terkait kasus Gayus.

Tampaknya Presiden sedang berupaya mengambil hati para pimpinan TNI/Polri seraya mengalihkan pandangan masyarakat dari kasus Gayus. Jika ini benar, bukan rasa empati, dukungan, atau pujian yang didapat dari masyarakat luas, melainkan cibiran dan sindiran amat keras karena di tengah kesulitan rakyat akibat harga-harga yang melambung tinggi—walau harga cabai sudah mulai turun—Presiden bicara mengenai gajinya yang belum naik selama tujuh tahun. Orang juga akan menduga ini gaya politik Jawa yang tak mau terus terang minta naik gaji, melainkan agar para anggota Panitia Anggaran DPR memerhatikan soal gaji Presiden yang belum naik selama tujuh tahun.

Bagi kalangan TNI/Polri juga akan timbul kesan gara-gara gaji Presiden belum naik, berarti TNI/Polri juga jangan berharap banyak anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi kedua institusi pertahanan dan keamanan itu juga akan dinaikkan pada tahun-tahun mendatang. Meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri tanpa menaikkan anggaran untuk pendidikan dan latihan serta alutsista tetap saja tak akan meningkatkan profesionalisme TNI/Polri. Apalagi jika pemberian remunerasi TNI/Polri juga diikuti pengurangan anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian alutsista yang baru.

Gaji Presiden kita sudah sangat tinggi, jadi tak perlu langkah ”Koin untuk Presiden!”. Lebih baik koin Anda untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia