Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Saja Gagal, Jangan Berbohong!

Kompas.com - 15/01/2011, 10:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Ahli Presiden Bidang Politik Daniel Sparringa mengatakan, tuduhan berbohong yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hal serius yang patut ditanggapi.

Bagi pemerintah, katanya, lebih nyaman jika disebut ingkar janji, inkonsisten, atau disebut gagal sekalipun. "Apa yang disampaikan menyangkut kredibilitas Presiden karena disebut namanya jelas, kebohongan. Karena kebohongan kan sangat serius. Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, yang dituduh berbohong digambarkan dalam skandal Watergate, dia mundur sebelum impeachment," katanya dalam diskusi Polemik "Musim Berbohong" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1/2011) pagi ini.

Sebelumnya, para tokoh agama dan pemuda menyampaikan pernyataan terbuka mengenai 18 kebohongan pemerintah yang terdiri dari 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru. Pernyataan itu mendapat rekasi cepat dari Istana. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyampaikan bantahan atas kebohongan yang dituduhkan tersebut.

Terkait sebutan "berbohong" tersebut, psikolog dari politik Universitas Indonesia Handy Muluk menyampaikan, kata "bohong" memang membuat siapa pun akan merasa tidak nyaman. Bahkan, psikopat yang senang berbohong pun merasa demikian jika disebut berbohong.

"Ini serius, semua orang di muka bumi tidak nyaman kalau dibilang berbohong, termasuk psikopat," katanya dalam diskusi itu.

Sebab, lanjut Handy, terminologi kata "berbohong" berkaitan dengan karakter pribadi seseorang. "Karena berbohong itu adalah basis integritas dan basis moralitas dari seseorang. Tuduhan daripada karakter, menyangkut karakter, menyangkut sifat," paparnya.

Akan tetapi, menurut Handy, pernyataan 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan para tokoh agama harus dipandang dalam terminologi yang berbeda. Pernyataan tersebut, katanya, bukan ditujukan pada karakter pribadi, melainkan pada suatu sistem yang disebut pemerintahan.

"Yang dituduh dikategorikan kebohongan publik berada pada tataran perilaku, termasuk gagal, juga pada tataran perilaku," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com