Hatta: Tidak Ada Kebohongan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan kebohongan publik dalam melaporkan kinerja perekonomiannya. Semua laporan tentang realisasi dari berbagai target perekonomian yang telah dicapai dan belum mampu diraih adalah berdasarkan fakta.

Hatta menegaskan hal tersebut di Jakarta, Rabu (12/1/2011) usai menggelar Rapat Koordinasi mendadak dengan 14 menteri bidang perekonomian di kantornya.

Ke-14 menteri tersebut adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedi Saleh, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Selain itu hadir juga Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.

Sebelumnya, beberapa tokoh lintas agama dan pemuda membacakan sembilan kebohongan baru pemerintah yang terjadi sepanjang 2010. Hal itu disampaikan Senin (10/1/2011) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.

Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.