Presiden Minta KPU Cegah Politik Uang

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, fenomena politik uang dapat menjadi lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum segera menyusun aturan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah.

”Fenomena politik uang tampak berkembang. Ini lonceng kematian bagi demokrasi kita. Jika dibiarkan, hal itu akan mencederai dan merusak demokrasi bermartabat yang sama-sama ingin kita tegakkan. Ini menyedihkan,” kata Presiden saat memberikan arahan dan instruksi khusus pada acara Rapat Kerja Pemerintah untuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011, Senin (10/1) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Rapat yang akan ditradisikan setiap tahun itu dihadiri Wakil Presiden Boediono dan sekitar 1.300 peserta, antara lain para menteri, pejabat Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati/ wali kota, unsur pimpinan lembaga tinggi negara, unsur pimpinan BUMN, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional, Komisi Inovasi Nasional, serta pelaku usaha.

Dalam kesempatan itu, Presiden meminta pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas keuangan dalam kompetisi politik juga diperketat. ”Kita perlu memikirkan cara untuk mengurangi politik biaya tinggi dan politik uang tersebut,” kata Presiden.

”Cari cara yang baik, terutama tujuannya agar bebas dari politik berbiaya tinggi, tetapi nuansa demokratis harus diperhatikan,” ujar Presiden.

Kepala negara menambahkan, selain politik uang, ada pula berita buruk lain, yakni penyimpangan dan korupsi yang merajalela di pusat dan daerah, serta masalah lain, seperti iklim investasi serta beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menginstruksikan untuk mengintensifkan gerakan pencegahan korupsi. ”Penghentian penyimpangan anggaran dan pengurangan korupsi tidak datang dari langit. Namun, marilah kita bertekad menghentikan dan mengurangi korupsi,” tuturnya.

Terlalu rendah

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2011, yang ditetapkan di APBN 2011 sebesar 6,4 persen, dianggap terlalu rendah. ”Kalau melihat potensi ekonomi di daerah yang sangat besar, bagi saya, kok, angka 6,4 persen itu terlalu rendah, ya,” katanya.

Menurut Boediono, dengan potensi ekonomi sangat besar, angka pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa 7-8 persen setahun. ”Ini bukan bicara gampang. Saya sudah ada di birokrasi pemerintah lama sekali. Saya melihat Indonesia mempunyai kemampuan jauh dari apa yang sudah dicapai. Seharusnya kita lebih tinggi dari hal itu,” katanya.

Kuncinya, menurut dia, adalah menggunakan energi sosial sebaik mungkin, yakni kerja sama komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah. (HAR)