1.200 Polisi Amankan Persebaya vs Bandung FC

Kompas.com - 10/01/2011, 10:51 WIB
EditorGlori K. Wadrian

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menyiapkan 1.200 personel untuk mengawal pertandingan sepak bola antara Persebaya vs Bandung FC dalam Liga Primer Indonesia atau LPI, yang akan digelar di Stadion Gelora 10 Nopember Surabaya, Senin (10/1/2011) ini.

Kesiapan ini sekaligus menunjukkan arah sikap Polda Jatim yang tampaknya cenderung akan mengizinkan pelaksanaan laga ini setelah sebelumnya sempat terkatung-katung. Kepala Subag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Wiwiek Setyoningsih menuturkan, pihaknya sudah mendapat disposisi surat pemberitahuan dari Polda Jatim terkait dihelatnya laga hari ini. “Kami sudah mendapatkan pemberitahuan. Jadi kami langsung menyiagakan anggota untuk pengamanan,” tegasnya, Minggu kemarin.

Namun, disinggung apakah ini berarti izin dari Polrestabes Surabaya terkait pertandingan ini sudah turun, Wiwiek mengatakan hal itu bukan kewenangannya. Dia menegaskan, perizinan laga ini kewenangan Polda Jatim. “Yang jelas pemberitahuan dari Polda Jatim menjadi acuan kami untuk mengamankan laga besok (hari ini),” imbuhnya.

Selain personel, polisi juga mengerahkan beberapa unit water cannon untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Nantinya, mobil penyemprot air untuk membubarkan massa itu akan disiagakan di sekitar pintu masuk dan titik rawan kerusuhan. “Tapi, kami berharap tidak ada insiden seperti itu (kerusuhan),” ujar Wiwiek.

Sementara itu, panitia pelaksana (panpel) hingga tadi malam mengaku belum menerima surat izin penyelenggaraan pertandingan dari Polda Jatim. Oleh karena itu, mereka berencana melakukan audiensi dengan kapolda hari ini. “Surat izinnya belum kami terima. Karena itu, panpel akan melakukan audensi dengan Kapolda Jatim, besok Senin sekitar pukul 09.00 WIB,” kata Ram Surahman, Media Officier Persebaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Jatim tidak memberikan izin pertandingan bagi Persebaya LPI dengan alasan keamanan. Kapolda menyatakan tidak bisa memberi jaminan keamanan jika Persebaya LPI tetap bertanding memakai nama Persebaya karena ada tim Persebaya lain yang juga punya suporter ikut di Liga Super Indonesia. Oleh karena itu, Polda meminta panpel mengganti nama Persebaya saat menjamu Bandung Tiger FC.

Kepala bidang Humas Polda Jatim Kombes Polisi Pudji Astuti menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari BOPI untuk memberikan izin pelaksanan pertandingan. “Pada prinsipnya kami tinggal menunggu saja, tapi sampai malam ini belum ada rekomendasi,” ujar Pudji saat dihubungi, Minggu malam.

Pudji membenarkan jika Kapolda Jatim bersedia menerima pengurus Persebaya LPI hari ini (10/1/2011). “Kami terbuka dan bersedia menerima mereka, terkait agendanya mungkin mereka yang lebih tahu,” tambah Pudji.

Tapi, rencana audiensi Kapolda dengan pengurus Persebaya LPI terancam batal mengingat, hari ini, para pejabat Polda Jatim dikabarkan akan melayat ke pemakaman mantan Kasat Brimob Polda Jatim di Pamekasan.

Sebelumnya, aparat kepolisian pernah keberatan memberikan izin keamanan kepada Persebaya LPI saat akan menjalani laga amal melawan tim Indo Holland di Stadion Gelora 10 Nopember pada 10 November lalu. Saat itu akhirnya LPI menggunakan nama Surabaya FC.

Kendati belum menerima izin, panpel sudah menyiapkan 20.000 lembar tiket. Rinciannya, 500 tiket kelas VIP seharga Rp 100.000, sebanyak 1.500 tiket kelas utama dengan harga Rp 50.000, dan 18.000 tiket ekonomi seharga Rp 20.000 per lembar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X