Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Pengamanan Ahmadiyah Juga Dipotong

Kompas.com - 06/01/2011, 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Maman Abdulrahman Pasya, mantan Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat, mengaku memotong dana untuk pengamanan kelompok Ahmadiyah di beberapa wilayah di Jabar setelah pemilu kepala daerah Jabar digelar tahun 2008.

Menurut dia, pemotongan atas perintah Susno Duadji selaku Kepala Polda Jabar. Pengakuan itu disampaikan Maman saat bersaksi dalam sidang terdakwa Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2011).

Awalnya, ia mendapatkan disposisi untuk membagi dana ke beberapa polres dan Polwiltabes Bandung dengan nilai Rp 100 juta dan Rp 150 juta setelah adanya konflik tentang Ahmadiyah.

"Siapa saja yang terima?" tanya jaksa penuntut umum.

"Yang kami ingat Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Majalengka, Kuningan, Kabupaten Cirebon. Itu setelah penyerahan tahap IV (dana pengamanan pilkada Jabar)," papar Maman.

"Apa itu diberi penuh?" tanya jaksa lagi.

"Ada perintah lisan beliau (Susno) kalau yang disalurkan full hanya Polwiltabes Bandung karena kegiatannya selalu meningkat. Yang lain tidak disalurkan seluruhnya," jawab Maman. Menurut dia, dana untuk setiap polres dipotong Rp 50 juta.

Hendry Yosodiningrat, pengacara Susno, lalu menanyakan, apakah ada saksi atau bukti tentang perintah lisan itu. Maman menjawab tidak ada. Hendy lalu mencecar Maman, mengapa ia tidak mempertanyakan kepada Susno terkait perintah lisan itu, padahal Susno sudah memberikan disposisi.

"Kok, Saudara katakan ada perintah Kapolda?" tanya Hendry. "Kalau kami yang potong, kapolres pasti protes dan pasti lapor ke Kapolda atau irwasda atau wakapolda," jawab Maman.

"Iya, itu karena Saudara katakan itu perintah Kapolda. Kalau saja mereka tahu ini bukan perintah Kapolda, mereka akan protes. Tapi, karena nama Kapolda yang dijual, mereka tidak protes," kata Hendry. Maman langsung menimpali, "Tidak, itu perintah."

Seperti diberitakan, selain dituduh memotong dana pengamanan kasus Ahmadiyah, Susno dituduh memerintahkan Maman memotong dana pengamanan pilkada Jabar sebesar Rp 8,5 miliar. Susno didakwa menikmati sekitar Rp 4,2 miliar untuk membeli sejumlah aset pribadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

    Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

    Nasional
    BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

    BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

    Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

    Nasional
    Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

    Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

    Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

    Nasional
    KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

    KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

    Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

    Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

    Nasional
    RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

    RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

    Nasional
    Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

    Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

    Nasional
    Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

    Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

    Nasional
    Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

    Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

    Nasional
    KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

    KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

    Nasional
    Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

    Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

    Nasional
    Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

    Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com