PDI-P Tak Mau Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan berjanji tak akan transaksional jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan perombakan (reshuffle) kabinet dan memasukkan kader PDI-P dalam salah satu jajaran menterinya. Meski demikian, PDI-P menyadari, perombakan adalah kewenangan penuh Presiden.

"Reshuffle itu kewenangan penuh Presiden dan PDI-P tidak mau transaksional dalam soal seperti itu," ungkap Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (6/1/2011).

Hingga saat ini, Pramono mengatakan, tidak ada sedikit pun pembicaraan mengenai perombakan kabinet antara pemerintah dan PDI-P. Dengan demikian, Presiden bisa merombak kabinet untuk total memunculkan perbaikan kinerja di pemerintahan.

"Monggo-monggo saja, itu kewenangannya penuh," ujarnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Puan Maharani masuk ke jajaran menteri kabinet nanti, Pramono enggan berkomentar.