Prabowo: Jangan Lupakan Sejarah Yogya

JAKARTA, KOMPAS.com — Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, menegaskan, pembahasan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta jangan melupakan sejarah Yogyakarta dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ya pemerintah dan DPR jangan sampai mengabaikan sejarah dan aspirasi masyarakat Yogyakarta," katanya seusai menghadiri penutupan kejuaraan ke-14 pencak silat internasional, Jumat (17/12/2010).

Prabowo mengatakan, persoalan Yogyakarta tidak sekadar persoalan segelintir orang atau kelompok tertentu.

"Ini menyangkut masalah yang lebih besar, masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, harus dilihat secara utuh apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Yogyakarta," katanya.

Namun, lanjut Prabowo, hal penting adalah sejarah Yogyakarta, terutama peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mendukung kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Karena itu, dalam pembahasan RUU K DIY, semua pihak harus berpikir jernih, jangan emosional. Pikirkan kepentingan yang lebih luas, kepentingan bangsa," katanya.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diserahkan pemerintah kepada DPR.

"Ya, Kamis, pimpinan DPR sudah menerima tiga surat pengantar. Salah satunya mengenai RUU K Yogyakarta. Surat pengantar RUU K itu akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR," katanya mengenai surat pengantar RUU K Yogyakarta bernomor R 99 itu.

"Pembahasan RUU K DIY itu tidak bisa dibahas sekarang karena mulai besok memasuki masa reses. Maka, pembahasan oleh DPR akan dilakukan sesudah reses, pada masa sidang berikutnya, mulai tanggal 7 Januari 2011," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.