Golkar: Tahun Intrik

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebut tahun 2010 sebagai tahun yang berisikan banyak politik intrik. Berbagai isu dan suasana aktivitas politik (politicking) yang pekat selama tahun ini tidak mengarah pada tujuan-tujuan besar bangsa.

”Pada tahun 2010 begitu banyak peristiwa datang dan pergi. Berbagai isu muncul silih berganti. Namun, dari begitu banyak isu dan peristiwa yang ada, suasana politicking yang begitu pekat, begitu riuh, substansinya tidak terlalu mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan besar bangsa kita,” kata Aburizal dalam pidato politik akhir tahun di hadapan peserta Rapat Kerja Fraksi Partai Golkar, Kamis (16/12) di Jakarta.

Ia menyatakan, ada banyak tuduhan, kebencian, dan kecurigaan yang dilontarkan satu pihak kepada pihak lain. Suasana ketidakpercayaan (distrust) sangat terasa. ”Penggunaan arena politik sebagai panggung pribadi juga terlalu menonjol,” ujar Aburizal.

Dalam jumpa pers, Aburizal menyayangkan situasi yang lebih didominasi oleh perdebatan yang mengarah ke intrik. ”Jarang ada perdebatan ide atau gagasan untuk membangun Indonesia pada 2014, 2020, dan seterusnya,” ujarnya.

Sejalan dengan refleksi tersebut, Aburizal mengajak politisi Partai Golkar lebih fokus dalam perjuangan politik mencapai tujuan-tujuan besar bangsa pada tahun 2011. ”Saya berharap, tahun depan Fraksi Partai Golkar di DPR akan menjadi ujung tombak untuk mengembalikan politik ke fitrahnya. Saya berharap, pada tahun 2011, panggung politik Indonesia berisikan pertanyaan tajam serta perdebatan seru tentang hal-hal yang mendasar bagi kemajuan Indonesia,” ujar Aburizal.

Secara terpisah, saat memberikan laporan kerja fraksinya selama tahun 2010 dan rencana kerja 2011 kepada publik, kemarin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menuturkan, sepanjang 2010 fraksinya punya hubungan harmonis dengan delapan fraksi lain di DPR.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menambahkan, fraksinya memakai asas praduga tidak bersalah terhadap anggota fraksinya yang sedang menjalani proses hukum.

Saat ini, sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat diduga terlibat dalam sejumlah perkara hukum, antara lain As’ad Syam. Ia sedang mengajukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Mahkamah Agung, yang menghukumnya empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan, karena dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sungai Bahar, Muaro Jambi, senilai Rp 4,5 miliar. Max Sopacua, anggota Fraksi Partai Demokrat, disebut dalam dakwaan jaksa terhadap mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad, telah menerima cek perjalanan Bank Mandiri Rp 45 juta dari Sjafii.

(NWO/ATO/HAR)