Sikap Pemerintah Disesalkan
”Kami menyesalkan sikap pemerintah yang berbeda dengan aspirasi rakyat DIY. Akan tetapi, kami menghormati pilihan yang diambil pemerintah itu,” kata Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Yoeke, kini cara yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan aspirasi warga DIY adalah melalui DPR, saat pembahasan RUU Keistimewaan DIY. DPRD DIY akan bertemu dengan Komisi II DPR untuk menyampaikan aspirasi warga yang sebagian besar menghendaki penetapan Gubernur-Wakil Gubernur DIY.
Pendukung penetapan gubernur-wagub juga kembali berunjuk rasa, mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap mengusulkan pemilu kepala daerah dalam RUU Keistimewaan DIY. Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Mataram berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta.
Dalam aksi itu dibagikan bambu runcing sebagai lambang semangat golong gilig (tekad bulat) mempertahankan ciri utama keistimewaan DIY, yaitu penetapan Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Paku Alam (PA) sebagai Gubernur dan Wagub DIY.
Widihasto, pemimpin Gerakan Rakyat Mataram, menilai penetapan adalah ciri yang melekat bagi DIY dan dijamin konstitusi. Keputusan sidang kabinet yang memaksakan pemilihan gubernur-wagub sejatinya sebagai bentuk keputusan berwatak monarki yang mematikan tatanan demokrasi yang hidup di DIY.
Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo, Pengageng Kawedanan Ageng Panitipura Keraton Yogyakarta, menuturkan, pembahasan RUU Keistimewaan DIY harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk Keraton Yogyakarta dan Paku Alaman. RUU itu juga jangan hanya berkutat pada pemilihan atau penetapan kepala daerah, tetapi juga harus mampu menerjemahkan keistimewaan DIY. Ia juga tak masalah apabila gubernur-wagub dipilih, asalkan memahami asal-usul DIY.
Di Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan terus memperjuangkan agar Gubernur dan Wagub DIY dipilih melalui penetapan, bukan pemilihan. DPD juga siap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika akhirnya UU Keistimewaan DIY mengatur pemilihan Gubernur-Wagub DIY melalui pemilihan, seperti usul pemerintah.
”Jika sudah jadi UU dan tidak sesuai (usulan DPD), kami bisa melakukan judicial review. Itu senjata terakhir,” ujar mantan Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Keistimewaan DIY dari DPD, Paulus Yohanes Sumino, seusai diskusi di Jakarta.
DPD mendukung penetapan Sultan HB dan Paku Alam yang sedang bertakhta sebagai Gubernur-Wagub DIY. Penetapan itu masuk dalam salah satu pasal RUU Keistimewaan DIY dari DPD. Naskah RUU itu sudah diserahkan ke DPR, Oktober lalu.
Paulus menegaskan, model penetapan kepala daerah tidak melanggar konstitusi. Keistimewaan sebuah daerah dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Penetapan juga tak bertentangan dengan demokrasi karena diinginkan mayoritas warga Yogyakarta.
”Juni lalu, selama satu minggu kami turun langsung mendengar aspirasi warga, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan di DIY. Semua menyuarakan penetapan. Bahkan, terakhir, semua fraksi di DPRD DIY menyepakati penetapan,” ungkap anggota DPD asal Papua itu.
Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat, dalam pidatonya saat penganugerahan penghargaan ketahanan pangan kepada sejumlah kepala daerah, menyatakan, media terkesan mengadu domba dirinya dengan Sultan HB X terkait perdebatan seputar posisi Gubernur DIY yang memanas akhir-akhir ini.
”Saya dengan Pak Sultan enggak ada apa-apa, diadu-adu, senengan-nya media. Saya menghormati Pak Sultan. Beliau juga menghormati saya. Itulah, tetapi jadi berita terus. Ya, kita harus sabar, Pak Sultan,” ujar Presiden di depan penerima penghargaan, termasuk Gubernur DIY Sultan HB X, yang duduk di barisan depan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai penganugerahan penghargaan itu menegaskan lagi, pemerintah mengusulkan Sultan HB dan Paku Alam tetap menjadi orang nomor satu dan dua di DIY. Mereka lebih tinggi daripada gubernur.
Namun, Gubernur DIY diusulkan dipilih secara demokratis. Usulan ini dituangkan dalam RUU Keistimewaan DIY yang segera diajukan ke DPR.
Namun, Gamawan menekankan, apabila menghendaki, Sultan bisa mencalonkan diri menjadi Gubernur DIY. ”Apabila Sultan ingin menjadi gubernur, Beliau bisa nambah sekali lagi. Artinya, beliau mendaftar sebagai calon. Apabila tidak ada calon lagi, Sultan otomatis menjadi gubernur,” ujarnya. Dengan pemilihan setiap lima tahun, prinsip demokrasi bisa terakomodasi.
Menurut Gamawan, RUU Keistimewaan DIY dari pemerintah menempatkan Sultan dan Paku Alam tetap lebih tinggi daripada gubernur. Mereka bukan simbol semata karena memiliki kewenangan tertentu. Tim kecil pemerintah kini tengah bekerja untuk finalisasi draf RUU itu dan pekan depan akan diajukan ke DPR.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Gamawan menambahkan, rakyat janganlah menghukum Sultan dam Paku Alam dengan kewajiban menjadi Gubernur-Wagub DIY selamanya. ”Kalau kita buat menjadi gubernur, bagaimana bila Sultan berumur 90 tahun dan tak sehat secara fisik, apakah harus bertanggung jawab secara hukum jika salah mengambil keputusan?” tanyanya.
Secara terpisah, Wakil Presiden Boediono mengakui, ia selalu berpikir positif atas segala hal, termasuk dalam masalah RUU Keistimewaan DIY.
Terpopuler
Now Trending
