Presiden Dinilai Intervensi
Jakarta, Kompas
Demikian dikatakan Luhut Simanjuntak, kuasa hukum Misbakhun, di Jakarta, Kamis (18/11). ”Presiden semestinya tak berkomentar sebab kasus ini masih di tingkat banding. Pernyataan Presiden itu jelas intervensi,” katanya lagi.
Selasa di Jakarta, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden menyoroti putusan perkara Misbakhun dan keluarnya terdakwa kasus mafia hukum, Gayus HP Tambunan, dari Rumah Tahanan Brimob. Vonis setahun penjara bagi Misbakhun, padahal jaksa menuntutnya selama delapan tahun penjara, menurut Presiden, mengusik rasa keadilan masyarakat (Kompas, 18/11).
Diakui Luhut, pernyataan Presiden itu bisa memengaruhi hakim di tingkat banding. Padahal, jaksa melakukan kesalahan dalam mendakwa Misbakhun, yakni diduga melanggar Undang- Undang No 10/1998 tentang Perbankan, yang sebenarnya hanya berlaku untuk pejabat perbankan. ”Presiden tak memperoleh informasi lengkap,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menilai, pembahasan putusan perkara Misbakhun dalam rapat kabinet adalah tak masuk akal. Putusan majelis hakim yang rendah untuk Misbakhun bisa jadi karena kesalahan dakwaan dari jaksa atau kesalahan sejak penyusunan berita acara pemeriksaan. Tak selalu hakim yang salah.
Sebaliknya, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono mengakui tidak ada intervensi dari Presiden terkait perkara Misbakhun, yang juga Komisaris PT Selalang Prima Internasional. Langkah banding yang dilakukan kejaksaan terhadap vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu karena putusan majelis hakim kurang dari 50 persen dari tuntutan jaksa.
Diakui Darmono, banding itu diajukan kejaksaan sebelum ia melaporkan perkara Misbakhun ke Presiden.
Terpopuler
Now Trending
