Kritik Publik Tak Buat DPR Tergelitik

KOMPAS.com — Suara sumbang terus dilayangkan atas kegiatan studi banding sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR ke luar negeri. Dalam sebulan terakhir, Komisi X, Komisi VIII dan Badan Kehormatan melakukan lawatan ke sejumlah negara.

Komisi X belajar pramuka di Afrika Selatan, Komisi VIII memilih Amerika Serikat untuk mempelajari berbagai hal terkait toleransi dan kesejahteraan. Dalam waktu dekat. Komisi XI juga akan mengunjungi 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, dalam rangka menyelesaikan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, BK DPR belajar etika ke Yunani.

Bahkan, sebelum bertolak ke Yunani, rombongan diprotes dengan aksi kelompok masyarakat yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Namun, derasnya aliran kritik, tetap tak membuat DPR tergelitik. Padahal, komentar masyarakat dan pengamat parlemen sangat pedas. Tetapi, para wakil rakyat tetap berkemas dan bergegas, melakukan perjalanan yang mereka sebut sebagai kunjungan kerja.

“Drpd studi banding ke LN dg hasil mubazir, mendingan DPR nyewa dosen2 privat dr dalam negeri aja... gw yakin, banyak dosen yg mau dg anggaran milyaran segitu... kalo cm mw blajar hal2 ekonomi dan politik scr teori dan praktek, BOHONG BESAR kalo cm bisa lwt visual... belajar OJK sampe ke UK?... baca paper2 IMF, World Bank, FSB aja gak mungkin kelar mrk baca dlm 2 tahun... anak TK kok sudah sok2an mw studi banding... bikin ngakak aja nih anggota Dewan...,” demikian salah satu komentar yang dituliskan pembaca Kompas.com yang dikutip tanpa diedit, Sabtu (23/10/2010).

Pengamat parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, anggota Dewan telah kehilangan sensitivitasnya dan tak bisa menentukan skala prioritas. “Setiap kali ada studi banding ke luar, masyarakat marah. Anehnya, tidak ada respons dari DPR untuk membenahi diri. DPR semestinya mampu menangkap apa pesan yang disampaikan publik. Tolong lihat kondisi rakyat yang diwakilinya. Mending anggaran untuk program menyejahterakan rakyat daripada jalan-jalan ke luar negeri,” ujar Sebastian dalam sebuah diskusi, akhir pekan lalu.

Menurut dia, kritik dan protes keras publik bukan tanpa alasan. Kunjungan kerja ke luar negeri selama ini dianggap tak membawa manfaat maksimal bagi pembentukan kebijakan dan regulasi di Tanah Air. Apalagi, kata Sebastian, anggota DPR juga disoroti dalam keseriusannya melakukan pembahasan UU, yang dijadikan alasan kunjungan ke sejumlah negara.

“Pada periode lalu, DPR studi banding ke Eropa soal jalan raya, kemacetan. Tapi apa hasilnya? Jakarta juga semakin macet. Kita tidak melihat apa hasil yang mereka bawa dari sana dan bisa kita implementasikan. Artinya, studi banding tidak membawa efek apa pun untuk membawa perubahan yang baik disini,” kata Sebastian.

Mekanisme dan metode studi banding yang berangkat secara “berbondong-bondong” juga dinilai tak efektif. Dalam setiap kunjungan, satu komisi bisa membawa anggota hingga belasan orang, ditambah dengan sejumlah staf sekjen. Selain membuat anggaran semakin besar, cara ini juga dianggap tak efektif.

Ia menyarankan, agar DPR mengubah metode studi banding dengan mengirimkan beberapa staf ahli untuk mempelajari berbagai hal yang dibutuhkan sebagai masukan untuk menggodok sebuah undang-undang. Menurut dia, cara ini akan lebih efektif dan staf ahli dinilai bisa lebih fokus mengumpulkan berbagai informasi. Anggaran Dari sisi anggaran, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, ada tren kenaikan untuk pos anggaran kunjungan kerja ke luar negeri setiap tahunnya. Tahun 2008, anggaran sebesar Rp 71,2 miliar naik menjadi Rp 78,6 miliar pada 2009. Sedangkan pada 2010, anggaran naik dua kali lipat menjadi Rp 170 miliar.

“Kunjungan anggota DPR naik sebesar Rp 48 miliar dalam APBN Perubahaan 2010. Padahal, APBN 2010, kunjungan plesiran ke luar negeri hanya sebanyak Rp 122 miliar. Jadi, total APBN 2010 untuk kunjungan plesiran ke luar negeri anggota DPR sebesar Rp 170 miliar,” kata Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan.