Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab: Belum Tentu 10 Nama Disetujui

Kompas.com - 17/10/2010, 19:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — SSebanyak 10 nama yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial belum lama ini belum tentu disetujui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Pasalnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto masih akan memprosesnya terlebih dulu berdasarkan perkembangan dari masukan dan aspirasi masyarakat.

Setelah diproses, nama-nama yang telah diusulkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan baru akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada Kompas, Minggu (17/10/2010) pagi di Jakarta.

Sepuluh nama calon pahlawan yang diusulkan Kementerian Sosial adalah mantan Presiden RI H Muhammad Soeharto mewakili Jawa Tengah, ulama besar Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur mewakili Jawa Timur, mantan Gubernur DKI Ali Sadikin mewakili Jawa Barat, tokoh nasional Johannes Leimena dari Maluku, ulama Habib Sayid Al-Jufrie mewakili Sulawesi Tengah, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makassau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.

"Jadi, tidak benar jika selama ini cuma Pak Harto (Soeharto) saja yang akan diusulkan oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional. Selain Pak Harto, masih ada sembilan orang lagi yang akan diusulkan oleh Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk diproses terlebih dulu dan baru ditetapkan oleh Presiden berdasarkan keputusan presiden," ungkap Dipo.

Menurutnya, Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang kebetulan dijabat oleh Sekretaris Militer Presiden Sudirman tentu akan menampung semua masukan dari berbagai elemen di masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam mengambil keputusan. "Yang diusulkan masyarakat kepada Kementerian Sosial ada 18 nama tokoh. Akan tetapi, yang dipilih hanya 10 orang. Ya, di antaranya Pak Harto, Bang Ali, Gus Dur, Leimena, Sanusi, dan lainnya itu," tambah Dipo lagi.

Ditanya mengenai masukkah tokoh nasional dan intelektual Katolik, yaitu IJ Kasimo, dalam 18 nama calon pahlawan yang tidak dipilih oleh Kementerian Sosial, Dipo mengaku tidak tahu-menahu. Dipo mengajak masyarakat agar dapat berpikir positif dalam mencermati nama-nama calon pahlawan nasional tersebut.

"Jadi, pemerintah akan memprosesnya berdasarkan usulan masyarakat dengan pertimbangan jasa-jasa yang telah diberikannya selama hidup dan sisi lainnya yang dipersoalkan oleh masyarakat," lanjutnya lagi.

Mantan aktivis mahasiswa pada tahun 1970-an itu juga menduga, informasi dan pemberitaan selama ini yang menyebutkan bahwa hanya HM Soeharto yang akan diangkat oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional adalah upaya dari berbagai pihak untuk menyebarkan sikap ketidaksukaan dari mahasiswa dan elemen lainnya kepada pemerintah. Menurutnya, hal itu terkait dengan ajakan agar mereka mau ikut dalam aksi demo menggulingkan pemerintah pada tanggal 20 Oktober mendatang, mengingat adanya nama HM Soeharto sebagai tokoh Orde Baru yang selama ini kurang disukai oleh sebagian masyarakat lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

    Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

    Nasional
    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com