Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil: Sejak Mula Mestinya "Deponeering"

Kompas.com - 08/10/2010, 15:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim konstitusi, Akil Mochtar, mengatakan bahwa keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali atau PK terhadap Bibit-Chandra mengakibatkan kondisi semakin karut-marut. Akil sudah menduga penolakan atas kasus tersebut oleh MA.

"Sejak semula saya menduga PK itu akan ditolak, maka kasus ini semakin karut-marut karena Anggodo sudah divonis. Konsekuensinya, kasus ini mesti disidangkan," ujar Akil kepada Tribunnews.com, Jumat (8/10/2010).

Menurut Akil, solusi yang tepat adalah deponeering karena sejak semula ada rekayasa. Namun, ia meragukan keinginan kejaksaan untuk mengeluarkan tahapan tersebut.

"Namun, apa pemerintah (Jaksa Agung) mau? Menurut saya, enggak akan karena seharusnya kalau mau sejak semula langkah ini sudah diambil. Tapi kan tetap SKP3. Ya mau gimana lagi," tandasnya.

Sebelumnya, majelis hakim di Mahkamah Agung dalam putusannya tidak dapat menerima permohonan PK Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKPP) kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengatakan bahwa permohonan PK Bibit-Chandra tidak memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Nomor 5 tentang MA dalam Pasal 45 huruf a ayat 1.

Pada aturan tersebut, pengajuan PK dinyatakan tidak dapat diajukan melalui tahapan pra peradilan sehingga putusan banding di tingkat pengadilan tinggi adalah putusan inkrah dan tetap. (Tribunnews.com/Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com