Dawam: Ini Karena Fatwa Provokatif - Kompas.com

Dawam: Ini Karena Fatwa Provokatif

Kompas.com - 05/10/2010, 21:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fatwa yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat merupakan salah satu penyebab mengapa hingga kini persoalan kebebasan beribadah di negeri ini tidak juga usai. Terlebih, pemerintah juga dianggap lamban dalam menyelesaikan konflik berbau SARA.

Demikian disampaikan cendekiawan muslim, Dawam Rahardjo, Selasa (5/10/2010), usai bedah buku "5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen", di Gedung Djoeang 45, Jakarta.

"Kebebasan beribadah masyarakat itu karena ada fatwa MUI yang provokatif yang bilang Ahmadiyah sesat. Ini yang memprovokasi warga sehingga ada tindakan penyerangan pada warga Ahmadiyah," ujar Dawam kepada Kompas.com.

Ia pun tidak peduli jika dianggap dirinya sangat membela Ahmadiyah sampai mengharuskan ia keluar dari Muhammadiyah. "Terserah saja orang mau bilang apa. Saya tidak akan mau meninggalkan pendirian saya," ujarnya. Menurut Dawam, pemerintah juga memiliki andil dalam konflik SARA yang tidak kunjung usia.

"Pemerintah lamban. Mereka takut karena dengan tekanan kelompok masyarakat mayoritas yang ekstrem-ekstrem itu," ujarnya.

Untuk mengembalikan kebebasan beribadah bagi setiap umat di Indonesia, menurut Dawam, pemerintah harus segera mencabut SKB Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah. "Harusnya dicabut saja SKB, buktinya selalu menimbulkan masalah. Itu hasil kesepakatan zaman dulu, tidak relevan lagi sekarang," ungkapnya.  


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorR Adhi KSP

    Terkini Lainnya

    Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

    Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

    Megapolitan
    Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

    Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

    Nasional
    Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

    Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

    Megapolitan
    Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

    Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

    Megapolitan
    KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

    KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

    Nasional
    Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

    Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

    Regional
    Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

    Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

    Megapolitan
    Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

    Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

    Regional
    Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

    Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

    Regional
    Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

    Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

    Internasional
    Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

    Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

    Nasional
    Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

    Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

    Megapolitan
    Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

    Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

    Regional
    Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

    Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

    Megapolitan
    12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

    12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

    Nasional
    Close Ads X