Sarjana Komunikasi Cepat Terserap Kerja

Kompas.com - 05/10/2010, 18:31 WIB
EditorLatief

BANDUNG, KOMPAS.com - Rentang waktu sarjana ilmu komunikasi saat lulus hingga mendapatkan pekerjaan sekitar 4-6 bulan. Masa itu jauh lebih singkat dibandingkan sekitar 10 tahun lalu, yang rata-rata bisa mencapai hampir satu tahun.

Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) Eni Maryani di Bandung, Selasa (5/10/2010), mengatakan, sebagian dari lulusan Fikom Unpad yang cukup cepat mendapatkan pekerjaan hanya menunggu sekitar satu bulan. Saat ini, lulusan ilmu komunikasi paling lama menunggu sekitar satu tahun.

"Sebagai upaya mempercepat penyerapan lulusannya dalam dunia kerja, Fikom Unpad melakukan kunjungan ke berbagai media massa. Kami juga punya kurikulum yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini," ujar Eni.

Selain masa untuk menunggu pekerjaan, rentang waktu kuliah mereka sudah semakin singkat. Saat ini, rata-rata mahasiswa Fikom Unpad mampu menyelesaikan studinya sekitar empat tahun. Sekitar satu dasawarsa lalu, masa itu sekitar lima tahun atau lebih.

Fikom Unpad juga mengadakan survei kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Berdasarkan itu, mahasiswa diberikan muatan tentang perkembangan ekonomi media. Karena itu, ketika lulus, mereka tak hanya mampu membuat produk komunikasi yang baik disertai tanggung jawab sosial.

"Sejak 2007, muatan perkembangan ekonomi media diberikan. Lulusan tahu, kata dia, bahwa mereka harus mampu membuat produk yang laku, termasuk segmentasinya.

"Produk mereka harus bisa bersaing dengan program media massa lain. Sebagian besar mahasiswa berasal dari kota-kota besar. Tuntutan saat ini, yaitu softskill, harus lebih dikembangkan agar sarjana mampu membiasakan diri dengan dunia kerja secara lebih cepat," kata Eni.

Ketua Pelaksana Panitia Penyelenggara Dies Natalis Ke-50 Fikom Unpad, Hadi Suprapto Arifin menuturkan, sejumlah alumni menyampaikan bahwa lulusan fakultasnya itu semakin sedikit menjadi pegawai kementerian. Para alumni tersebut mempertanyakan daya saing sarjana Fikom Unpad.

"Saya bilang kepada alumni, bukannya tak bisa menjadi karyawan kementerian, tapi tidak banyak lulusan yang sekarang mau jadi pegawai negeri. Mereka lebih berminat bekerja di perusahaan-perusahaan swasta besar," kata Hadi.

Tidak heran, ujar Hadi, pekerjaan yang mereka inginkan justru lebih menjanjikan dari segi pendapatan. Malah, banyak yang membuka usaha.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X