Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KNKT: Jangan Buru-buru Salahkan Masinis

Kompas.com - 04/10/2010, 18:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi menolak membeberkan temuan sementara mengenai investigasi terhadap kecelakaan kereta api di Pemalang dan Solo, Jawa Tengah. Sesuai prosedur, KNKT akan mengungkapkannya paling cepat dalam 3 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Tatang Kurniadi saat mendapat kesempatan berbicara dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi di gedung DPR RI, Senin (4/10/2010).

Dalam raker tersebut, Tatang diminta melaporkan hasil temuannya selama dua hari melakukan investigasi terhadap dua kecelakaan yang menewaskan 35 orang tersebut.

Dalam paparannya, Tatang menegaskan bahwa KNKT bertugas menyelidiki permasalahan secara rinci dan tidak akan menyalahkan pihak mana pun dalam hasil akhirnya nanti. Ia juga menyesalkan bahwa saat ini sudah ada isu yang menguatkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan masinis, terutama masinis KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KA Senja Utama Semarang di Stasiun Petarukan.

"Dalam hal ini ada suatu hal yang akan merugikan KNKT bahwa massa, publik, sudah teropinikan bahwa yang salah adalah masinis. Kami tidak boleh dengan serta merta ikut arus menentukan kehendak masyarakat banyak," tegas Tatang.

Tatang menambahkan, dalam penyusunan laporan akhir penyelidikan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi tentang perbaikan kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Perkeretaapian.

Rekomendasi itu, katanya, baru akan diserahkan dalam waktu enam bulan sesuai prosedur internasional. Namun, ia berjanji akan mempercepat proses tersebut menjadi tiga bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com