Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja Hadir, Edmond Mangkir

Kompas.com - 15/09/2010, 12:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Brigjen (Pol) Raja Erizman dan Kompol Arafat Enanie memenuhi panggilan untuk bersaksi di sidang terdakwa Sjahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2010). Namun, Brigjen (Pol) Edmond Edmond Ilyas yang dijadwalkan bersaksi tidak hadir.

Dalam sidang hari ini, selain Raja dan Arafat, jaksa penuntut umum (JPU) juga menghadirkan dua saksi lain yakni Andriyono, anggota Polri, dan Nurmala Sari, pegawai Bank BCA. Kesaksian Raja hari ini adalah yang pertama kali di sidang para terdakwa yang terlibat kasus Gayus. Sedangkan Edmond pernah bersaksi di sidang terdakwa Arafat.

Seperti diberitakan, Raja pernah menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggantikan Edmond yang dimutasi menjadi Kepala Polda Lambung. Kini, keduanya telah dicopot dari jabatan setelah kasus Gayus terkuak. Namun, keduanya hanya dikenakan pelanggaran kode etik profesi oleh Divisi Propam Polri. Polri belum melihat adanya tindak pidana yang dilakukan keduanya.

Raja adalah pejabat Bareskrim yang memerintahkan membuka blokir rekening Gayus senilai Rp 28 miliar di dua bank. Alasan penyidik, blokir harus dibuka lantaran kasus korupsi dan pencucian uang senilai Rp 370 juta yang menjerat Gayus telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.

Gayus mengaku setelah blokir dibuka, ia menyerahkan uang 2.000.000 dollar AS kepada Haposan untuk diserahkan ke penyidik, jaksa, hakim, dan tim pengacara masing-masing 500.000 dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com