Menlu RI-Malaysia Bertemu

Kota Kinabalu, Kompas - Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Hanifah Aman bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di Hotel Le Meridien, Kota Kinabalu, Sabah, Senin (6/9). Kedua pihak sepakat memperkuat komunikasi demi kebaikan hubungan bilateral. Iwan Santosa

Datuk Hanifah Aman menjelaskan, kedua pihak sepakat untuk mempercepat pembahasan sengketa perbatasan laut dua negara di Selat Malaka, Selat Malaka sebelah selatan, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi.

Pembahasan dilakukan juga oleh kedua menlu di sela Sidang Umum PBB di New York bulan September dan Desember 2010. Sementara pertemuan teknis ke-16 dan ke-17 digelar tanggal 11-12 Oktober di Indonesia dan tanggal 23-24 November di Malaysia.

Demi mencegah terulangnya pelanggaran batas, kapal nelayan Indonesia dan Malaysia ditetapkan untuk dilengkapi alat pelacak yang terhubung dengan sistem manajemen lalu lintas kapal di RI dan Malaysia.

Lebih lanjut, ujar Hanifah, aparat pemerintah kedua negara akan didorong melakukan kegiatan bersama untuk membangun komunikasi lebih baik.

Pihak Malaysia mengajukan keberatan terhadap demo brutal dan pelemparan kotoran manusia ke kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Hanifah mengatakan, pihaknya menyadari perbuatan tersebut tidak mencerminkan tata susila masyarakat Indonesia yang dikenal santun.

Marty mengatakan, saat ini kedua pihak sepakat bagaimana membuat format hubungan yang selaras untuk masa depan. ”Pemerintah Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin agar perbuatan tidak pantas tidak terulang lagi,” kata Marty.

Sekolah anak TKI

Marty menjelaskan, Malaysia setuju menyediakan fasilitas bagi sekitar 50.000 anak TKI yang tidak bersekolah di Sabah. Fasilitas pendidikan segera dibuka di kawasan perkebunan-perkebunan di Sabah.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia Tan Sri Da’i Bachtiar menjelaskan, saat ini sudah dibuka Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang akan memayungi pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di perkebunan-perkebunan yang tersebar di Sabah.

SIKK menetapkan standardisasi bagi PKBM yang pada tahap awal mendatangkan 100 guru dari Indonesia. Dia mengaku mendapat dukungan sejumlah perusahaan besar, seperti Felda dan Sime Darby, yang menyediakan bangunan-bangunan untuk sekolah bagi anak-anak TKI di perkebunan.

Sementara di Negara Bagian Sarawak diketahui ada sekitar 5.000 anak dari keluarga TKI yang belum bersekolah. ”Kalau di semenanjung Malaysia juga banyak anak TKI yang tidak bersekolah, tetapi tersebar dan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu,” kata Da’i.

Di tengah pertemuan itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengaku menerima laporan adanya pemerasan oleh oknum petugas Indonesia terhadap tujuh nelayan yang ditangkap. Menlu Hanifah mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan pemerasan dari Polis Diraja Malaysia. Pihak Indonesia membantah pemerasan itu.

”Insiden 13 Agustus itu akan dibahas dalam permusyawaratan (perundingan) hari ini supaya tidak terjadi lagi. Selain itu, banyak dari persoalan perbatasan yang turut dibahas,” kata Hanifah.