Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KOMPAK Minta DPR Tak Antipati dengan Tokoh LSM

Kompas.com - 27/08/2010, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman mengaku puas dengan hasil kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memilih Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dan pengacara pimpinan KPK Bambang Widjojanto sebagai calon yang akan lolos ke tahap selanjutnya, yaitu uji kepatutan dan kelayakan di Parlemen.

"Dua calon pimpinan KPK dukungan KOMPAK dipilih Pansel KPK yaitu Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas, tentu selamat sesuai kriteria KOMPAK komitmen, kapabilitas, integritas," kata Fadjroel, Jumat (27/8/2010) di Jakarta.

Mantan bakal calon presiden jalur independen ini juga mengatakan, keputusan Pansel KPK untuk tidak memilih calon yang berasal dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, seperti Irjen Pol (Purn) Chaerul Rasjid, jaksa Sutan Bagindo Fachmi. Pasalnya, calon terpilih nanti harus fokus membersihkan praktik korupsi dari kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Sementara itu, terkait seleksi uji kepatutan dan kelayakan, Fadjroel meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi III, bersikap objektif dan tidak antipati terhadap tokoh yang berasal dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, seperti Bambang. Seperti diketahui, memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1995-2001. Sebelum memimpin YLBHI, Bambang aktif di YLBH Papua pada tahun 1986 hingga tahun 1993.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

    Nasional
    4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

    4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

    [POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

    Nasional
    Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

    Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

    Nasional
    Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

    Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

    Nasional
    Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

    Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

    Nasional
    Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

    Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

    Nasional
    PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

    PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

    Nasional
    Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

    Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

    Nasional
    Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

    Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

    Nasional
    Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

    Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

    Nasional
    Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

    Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

    Nasional
    PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

    PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

    Nasional
    Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

    Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com