Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Malaysia Kerap Remehkan RI?

Kompas.com - 16/08/2010, 09:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi, Malaysia berulah. Tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ditangkap dan ditahan Polisi Diraja Malaysia di Johor, pekan lalu.

Ironisnya, mereka digelandang ketika tengah menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia. Malaysia terlalu meremehkan Indonesia. Padahal, petugas Indonesia tersebut beridentitas resmi dan tengah melakukan tugas negara.

Hal itu juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI Yorrys Raweyai, Senin (16/8/2010) di DPR RI.

"Malaysia meremehkan Indonesia. Malaysia selalu melakukan hal-hal yang tidak bersahabat sebagai negara tetangga, dan ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga Malaysia melakukan penyiksaan dan pemukulan terhadap pelatih karate," kata Yorrys.

Yorrys yang menyayangkan penangkapan tersebut mengatakan, pemerintah harus segera bersikap. "Malaysia harus melakukan klarifikasi soal ini. Kemlu juga harus segera melakukan protes keras," katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, mengatakan kepada Kompas pada pekan lalu bahwa dalam pertahanan, daya tangkal yang lemah membuat Indonesia dilecehkan oleh negara tetangga.

"Saya ambil contoh Ambalat. Mengapa Malaysia berbuat seperti itu? Karena dia tahu tingkat kemampuan patroli kita di Indonesia bagian timur itu. Malaysia mengklaim sesuatu yang tidak sah menurut hukum internasional. Dia lecehkan kita karena dia tahu kemampuan TNI AL kita lemah di situ dan sebagian besar (kekuatan) kita di darat. Dia membuat apa yang disebut military skirmishes (perang kecil-kecilan) untuk mengetes kemampuan kita," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

    Nasional
    4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

    4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

    [POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

    Nasional
    Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

    Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

    Nasional
    Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

    Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

    Nasional
    Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

    Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

    Nasional
    Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

    Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

    Nasional
    PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

    PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

    Nasional
    Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

    Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

    Nasional
    Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

    Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

    Nasional
    Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

    Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

    Nasional
    Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

    Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

    Nasional
    PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

    PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

    Nasional
    Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

    Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com